Ada Apa Dengan Legalisasi Ganja?

*Agil Kurniadi, M.Hum.

Kontroversi legalisasi ganja kembali mencuat. Sejak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi PKS, Rafly, mengusulkan untuk mengekspor komoditas ganja, terjadi penolakan.

Salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menolak hal tersebut atas dasar berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ganja masuk ke dalam narkotika golongan I sekelas dengan kokain dan lainnya.

Seandainya jika memang benar-benar terjadi ekspor komoditas ganja, berarti ada perubahan UU tersebut. Dengan kata lain, ganja bisa berubah dari illegal menjadi legal.

Sebetulnya, kontroversi legalisasi ganja ini bukanlah barang baru. Dania Putri dan Tom Blickman mengungkapkan terjadinya pelarangan ganja di Indonesia memang berawal pada masa jajahan Belanda.

Tahun 1927, Pemerintah Belanda melarang budidaya, impor dan ekspor, produksi, serta penggunaan narkotika, termasuk ganja. Terkecuali, untuk tujuan medis dan ilmiah dengan otorisasi pemerintah.

Berlanjut tahun 1961, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotik. Sekitar 15 tahun setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian perundang-undangan tentang penggunaan zat psikoaktif, termasuk ganja. Namun, belum ada perumusan khusus terkait zat psikoaktif tersebut.

Baru pada 2002, di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, perang melawan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) dilakukan. Atas dasar itu, pemerintah mendirikan BNN yang melaksanakan program-program anti-napza. Ganja baru benar-benar diilegalkan.

Namun seiring berjalannya waktu, ternyata negara-negara asing juga mengoreksi kebijakannya terkait ganja ilegal. Koreksi tersebut berkaitan dengan kegunaan ganja yang ternyata memiliki banyak fungsi, seperti kesehatan dan obat-obatan.

Dilansir The Guardian, Uruguay misalnya, pemerintah melegalisasi penggunaan ganja sebagai rekreasi, produksi, dan penjualan ganja pada 2013. Hanya farmasi yang diizinkan menjual obat-obatan tersebut. Konsumen harus mendaftar ke regulator dan boleh membeli dengan maksimal batasan 10 gram per minggu.

Begitu juga Kanada, pemerintah melegalisasi kepemilikan 30 gram ganja, kering atau segar, untuk pria berumur 18 tahun ke atas pada 2018. Obat-obatan dapat dibeli pengguna ritel provinsi yang berlisensi. Masyarakat bisa membeli ganja secara online melalui penghasil yang berlisensi jika tidak ada retailer berlinsensi yang di provinsi tertentu.

Di sisi lain, Indonesia pun demikian. Mulai ada gerakan untuk melegalisasi ganja, seperti Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Salah satu hal yang diperjuangkan adalah soal regulasi pengelolaan ganja. Argumentasinya menyoal kesehatan, salah satunya.

Dan, itu memang ada benarnya, ganja memiliki beragam manfaat. Misalnya di Aceh, wilayah tersebut banyak tersedia tanaman ganja. Ganja seringkali ditanam sebagai penggunaan bumbu masak dan obat-obatan di sana.

Kembali kepada kajian Dania Putri dan Tom Blickman, orang-orang Aceh menggunakan benih ganja untuk meningkatkan rasa, kelembapan, dan terkadang warna masakan, seperti untuk masakan kari kambing dan mie aceh.

Kemudian juga, ganja bisa dicampur dengan tembakau menjadi rokok. Selain itu, bunga tanaman ganja kadang-kadang direndam di dalam tuak, disimpan di dalam bambu; dan dikonsumsi sebagai tonik atau obat kuat.

Bahkan, keberadaan ganja katanya bisa merujuk ke beberapa kitab, seperti Mujarabat dan Tajul Muluk, sebagai landasan agama untuk penggunaan ganja secara medis.

“Kitab-kitab ini, diterjemahkan dari Bahasa Melayu kuno pada abad ke-16, mengemukakan bahwa tanaman ganja adalah sebuah obat herbal yang penting untuk mengatasi berbagai penyakit seperti diabetes,” ungkap Dania Putri dan Tom Blickman dalam tulisan Ganja di Indonesia: Pola Produksi, Konsumsi, dan Kebijakan.

Kendati demikian, ganja tetap menjadi kontroversi, terutama dalam konsumsi untuk rekreasi. Anggapannya, ganja bisa membuat orang “high,” atau juga mabuk dan merusak otak. Itulah yang menjadi perdebatan hingga saat ini.

Persoalannya, jika memang benar-benar itu dilegalkan, sesiap apa bangsa ini melegalisasi ganja? Jika berkaca pada negara asing yang telah melegalisasi ganja, mereka memang melegalkan, namun dengan suatu persiapan yang matang. Kalau begitu, sudah sejauh mana regulasi yang tepat untuk meminimalisir efek negatifnya?

Kita memang tidak bisa menafikkan ada banyak manfaat dari ganja, terbukti dari penggunaan ganja di Aceh. Akan tetapi, belum tentu juga kita sepakat dengan legalisasi tersebut meski sudah banyak negara lain yang mengoreksi kebijakannya soal ganja ilegal.

Sebab, anggapan negatif ganja sebagai obat terlarang sudah terlalu “menghantui” masyarakat Indonesia. Legalisasi ganja pun juga bisa jadi menyimpang bukan pada tempatnya. Sehingga, bagi saya, perlu banyak pembenahan.

Saya kira, penting sekali suatu edukasi dalam menyoal ganja, bagaimana ranah penggunaannya dan seperti apa batasan-batasannya. Perlu dilihat juga bagaimana hukum penggunaan ganja dalam segi sosial budayanya, sudahkah itu layak digunakan?

Dalam hal ini, saya kira memang masih perlu suatu kajian komparasi yang meneliti legalisasi ganja antar-berbagai negara. Sehingga, kita benar-benar tahu dan paham kelebihan-kekurangannya. Karenanya, observasi mendalam menjadi penting.

Dan yang juga penting, Indonesia sudah memiliki tempat observasi untuk komoditas tersebut. Aceh bisa menjadi laboratorium uji untuk penelitian ganja. Sekali lagi, tanyakan diri kita sendiri: siapkah kita melegalisasi ganja?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *