Anggaran Bansos Naik, Ada Potensi Kerugian Negara  

Anggaran bantuan sosial penanggulangan dampak corona yang dikelola melonjak Rp43,7 triliun meningkat menjadi Rp100,6 triliun.

JAKARTA – Anggaran bantuan sosial yang melonjak tinggi menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menilai ada potensi kerugian negara.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran program bantuan sosial (bansos) khusus penanggulangan dampak Covid-19. Saat ini, diakuinya, masih ada sejumlah program bansos yang belum memenuhi target pencairan sesuai dengan tenggatnya. Salah satunya, program bantuan sosial tunai (BLT) yang mengucur dalam tiga tahap untuk 9 juta keluarga.

“Sekarang sudah masuk tahap kedua, realisasinya 87,33 persen,” ujarnya, dilansir Koran Tempo, Kamis (25/6/2020).

Sejauh ini, kementerian menargetkan tahap ketiga, sisa dari tahap sebelumnya dicairkan seluruhnya.

Juliari menerangkan beberapa kendala penyaluran BLT. Pertama, menurutnya masih ada daerah yang belum memenuhi kuota atau belum bisa memberikan data penerima kepada Kementerian Sosial.

Kemudian, banyak daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos terkait dengan pelaksanaan program bantuan lainnya.

“Kendala lainnya adalah penyaluran di daerah terpencil, jumlah loket pembayaran yang terbatas, serta keterbatasan antrean karena protokol kesehatan Covid-19,” ucapnya.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, kata Juliari, Kementerian Sosial memutuskan untuk mengalihkan sisa kuota dan alokasi anggaran kepada daerah yang telah lebih dulu siap menyetorkan data penerimanya.

Ada pun upaya lainnya adalah menambah loket pembayaran di Kantor Pos, membuka loket pembayaran di balai desa, dan memperpanjang waktu pembukaan loket.

“Khusus untuk daerah terpencil, saya minta pencairannya langsung tiga tahap, jadi tidak perlu bolak-balik,” kata dia.

Juliari juga menambahkan, polemik bansos juga bersumber dari data penerima bantuan yang membuat penyalurannya tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi pelik lantaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengusulkan nama penerima bansos di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Akhirnya mulai keluar dinamika yang kadang disebut tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebagai informasi, anggaran bantuan sosial penanggulangan dampak corona yang dikelola melonjak Rp43,7 triliun meningkat menjadi Rp100,6 triliun. Kenaikan itu disebabkan oleh bertambahnya penerima manfaat bantuan.

Audit

Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Anggota BPK III, Achsanul Qosasi, menuturkan lembaganya sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan pada awal bulan depan.

“Pemeriksaan harus segera berjalan karena semua program sudah berjalan dan sudah masuk rencana audit BPK,” ujarnya.

Ada pun pemeriksaannya meliputi program bantuan sosial, pengadaaan alat pelindung diri dan alat uji spesimen virus Covid-19, kartu prakerja, bantuan langsung tunai dana desa, serta penanganan klaim Jaminan Hari Tua BP Jamsostek bagi pekerja yang terkena PHK.

Achsanul berpendapat, program tersebut menjadi prioritas pemeriksaan karena pelaksanaan dan pengelolaannya banyak mendapat sorotan dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

BPK, kata dia, akan menyiapkan tim besar dalam bentuk pemeriksaan tematik. Artinya, melibatkan semua auditorat keuangan negara.

“Karena ini akan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga, sehingga harus komprehensif,” ucapnya.

Ia menerangkan, pemeriksaan akan dilaksanakan serentak terhadap minimal delapan Kementerian atau Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Waktunya 90 hari.

Baginya, bukan tak mungkin kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang juga meningkat pada masa penanganan pandemi. Itu semua berpotensi merugikan negara.

Pemeriksaan juga tetap tunduk pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), meski ada keterbatasan selama Covid-19.

“Tentunya kami tidak ingin ada audit nantinya mengelabui kami dengan alasan Covid-19,” pungkasnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *