Benarkah represi RRC terhadap kaum Uyghur semata karena Agama?

Insan Praditya Anugrah, S.Hum., M.Ip.
(Pengamat Politik CIC)

Di kalangan muslim Indonesia, opresi pemerintah RRC terhadap Uyghur seringkali disimplifikasi sebagai permasalahan “Islamofobia” pemerintah komunis Cina atas Islam. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar.

Pemerintah Cina sesungguhnya tidak melarang praktik beragama, namun memang pemerintahnya mengawasi ketat kegiatan beragama sampai ke ranah tafsir kitab suci. Hubungan Cina dengan Islam sendiri tidak selalu buruk.

Pemerintah RRC sempat melarang buku “Xing Fengsu” yang dianggap melecehkan agama Islam pada akhir dekade 1990-an. Pasca kasus “Charlie Hebdo” tahun 2015, pemerintah RRC menyerang ideologi liberal karena kebebasan berpendapat yang dinilai melampaui batas, sehingga menyinggung umat Islam. Pada tahun 2007 pemerintah RRC juga melarang penggambaran Babi di Televisi Nasional Cina untuk menghormati umat Islam yang ada di daerah barat laut Cina, dihuni oleh orang Hui serta provinsi Xinjiang yang dihuni oleh orang Uyghur.

Kepada kaum muslim Hui. Meski sama-sama muslim, kaum Hui justru lebih menikmati banyak toleransi dan kelonggaran dari pemerintah RRC, di antaranya mereka boleh membangun sekolah Islam swasta serta boleh membangun masjid dan beribadah di dalamnya. Sementara itu, muslim di Uyghur justru mendapat pengekangan beragama, di mana mereka tidak boleh memiliki sekolah Islam dan tidak dapat beribadah di ruang publik.

Perlakuan berbeda pemerintah RRC terhadap dua entitas muslim ini karena permasalahan etnisitas dan separatisme. Uyghur, yang merupakan etnis keturunan Turki tidak pernah merasa bahwa mereka bagian dari Cina. Hal ini karena wilayah tersebut diduduki oleh imperialis Cina era Dinasti Qing pada abad ke-18, yang kemudian mengkonstruksi imajinasi Republik Cina maupun Republik Rakyat Cina tentang Cina yang utuh dan tidak boleh lepas.

Konflik dan upaya separatisme Uyghur terhadap RRC telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1990-an serangkaian protes kaum Uyghur untuk berpisah dengan RRC diselesaikan dengan tindakan represif. Adapun salah satunya adalah berbagai restriksi kepada muslim Uyghur untuk beribadah di masjid, memiliki sekolah Islam, dan praktik peribadatan lain. Hal ini tidak dapat dibaca semata karena RRC memusuhi Islam, namun lebih karena pemerintah RRC tidak ingin upaya separatisme Uyghur menguat melalui praktik-praktik keagamaan secara kolektif.

Pendekatan pemerintah RRC yang merasa berkuasa dan represif ini justru semakin menjadikan etnis Uyghur merasa bukan bagian dari Cina. Situasi semakin buruk karena Negara bersikeras mempertahankan imajinasi mereka tentang wilayah Cina yang utuh dengan kekerasan dan paksaan, bukan dengan cara meraih simpati. Ketimbang terjebak dalam konstruksi berpikir konflik penguasa dengan agama, kasus RRC dan Uyghur ini seharusnya dapat direfleksikan lebih objektif dan relevan.

Kondisi ini sejatinya dapat menjadi cermin tiap-tiap negara besar yang multietnik, bagaimana mereka memperlakukan etnis minoritas yang dianggap berbeda dari mayoritas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *