BPK Siap Selidiki Kerugian Negara Atas Kartu Prakerja

BPK berencana mengundang sejumlah Lembaga dan kementerian untuk menyampaikan aturan dan program penanganan Covid-19.

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima aduan ihwal potensi dugaan kerugian negara dalam program Kartu Prakerja. Lembaga tersebut menyatakan telah menyiapkan tim besar untuk menyelidiki dugaan kerugian negara dalam program tersebut.

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, mengaku telah menerima aduan dari banyak pihak perihal dugaan kerugian negara dalam program Kartu Pekerja.

“BPK berencana segera turun dan saat ini membuat tim untuk mengaudit Kartu Prakerja,” ucapnya, dilansir Koran Tempo, Senin (22/06/2020).

Pemeriksaan ini, ungkapnya, diperlukan untuk memastikan kebenaran laporan perihal dugaan korupsi dan potensi kerugian negara. Menurut dia, hal-hal seperti ini perlu ditelisik lebih mendalam, termasuk dari sisi penggunaan anggaran untuk program pelatihan kerja.

Sebelum audit berlangsung, Achsanul mengatakan, BPK berencana mengundang sejumlah lembaga dan kementerian untuk menyampaikan aturan dan program penanganan Covid-19.

Diskusi siap digelar Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Kementerian Keuangan.

Ia tak menampik anggapan kalau rencana pemeriksaan ini mulai bergulir setelah Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan adanya potensi kerugian negara dalam program Kartu Prakerja.

Ia mengatakan, BPK memiliki kewenangan untuk memastikan apakah program tersebut punya unsur kerugian negara atau tidak.

“Kalau ada indikasi kerugian negara, kami sampaikan ke aparat penegak hukum beserta besaran kerugiannya,” katanya.

Menurutnya, BPK saat ini sedang memeriksa keseluruhan program penanganan corona dan pemulihan ekonomi pemerintah yang menghabiskan anggaran Rp695,20 triliun.

Obyek pemeriksaannya seperti program kesehatan, pengadaan alat pelindung diri, Kartu Prakerja, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Ke depannya, kata dia, tim BPK akan bekerja selama tiga bulan.

Dua bulan pertama melakukan pemeriksaan di lapangan dan satu bulan sisanya melakukan pemberkasan dan diskusi internal.

“Ini pekerjaan besar, timnya juga besar. Hampir semua pemeriksaan akan kami alihkan dulu ke pemeriksaan penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, kajian KPK menunjukkan setumpuk masalah dalam program Kartu Pekerja. Laporan Koran Tempo menunjukkan beberapa temuannya.

Pertama, proses pendaftaran. Ditemukan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mendaftar sebagai peserta program Kartu Pekerja hanya sebanyak 143 ribu orang dari 1,7 juta pekerja yang terkena dampak. Jumlah tersebut sangat kecil dibanding jumlah keseluruhan pendaftar yang sebanyak 9,4 juta orang.

Kedua, Mitra Platform digital. Lima dari delapan mitra platform digital yang ditunjuk pemerintah punya konflik kepentingan karena juga berperan sebagai penyedia pelatihan. KPK mendapati ada 250 dari 1.895 pelatihan yang disediakan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan platform digital.

Ketiga, materi pelatihan. Hanya 24 persen pelatihan yag memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selain itu, hanya 55 persen pelatihan yang dapat diberikan secara daring.

Keempat, pelaksanaan program Prakerja. Metode pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara lantaran lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan pelatihan. Peserta tetap mendapat insentif walau belum menuntaskan pelatihan.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *