Bunuh Begal, Siswa SMK Dituntut Pidana Pembinaan Satu Tahun

ZA didakwa Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana

MALANG, JAWA TIMUR – Kasus pembunuhan terhadap begal terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah tersebut diduga membunuh seorang begal atau pelaku perampasan.

Jaksa Penuntut Umum (anak) menuntut hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun terhadap pria berinisial ZA yang berusia 17 tahun itu.

Terkait tuntutan tersebut, Kuasa hukum ZA, Bhakti Riza Hidayat, mengajukan pembelaan atas ZA.

Ia mengatakan, tuntutan pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun terhadap ZA. Tempat pembinaannya berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang.

ZA didakwa Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, subsider Pasal 338 tentang pembunuhan. Dan juga, subsider Pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta Undang-Undang Darurat tentang membawa senjata tajam.

“Terkait Pasal 340 KUHP, disampaikan jaksa tidak terbukti dalam proses persidangan, dan Pasal 338 juga tidak terbukti,” kata Bhakti, Selasa (21/1), dilansir Antara.

Sekilas cerita, kasus bermula dari penemuan mayat di kebun tebu, di Desa Gondanglegi Kulon, Keamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada 9 September 2019.

Mayat itu diketahui bernama Misnan, 35 tahun. Diduga, korban pembunuhan tersebut adalah seorang begal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang dan dibunuh ZA dengan pisau.

Saat itu, ZA, bersama pacarnya, dihadang dua orang yang tidak dikenal. Dua pelaku perampasan tersebut merampas sepeda motor dan telepon seluler mereka. Tak hanya itu, para begal itu juga mengancam akan memperkosa pacar ZA.

ZA melawan para begal dan berhasil menusukkan pisau yang diambil dari jok motornya ke salah satu begal.

Berdasarkan cerita tersebut, Bhakti meminta hakim untuk membebaskan ZA dari segala tuntutan hukum. “Perbuatan ZA tidak dapat dituntut karena didasarkan dengan adanya suatu alasan pemaaf, sehingga dengan demikian ZA harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” kata dia, pada Rabu (22/1), dilansir Antara.

Dalam pembelaannya, Ia menekankan pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur pembelaan darurat.

Bunyinya, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum adalah tidak dipidana.

Pengamat hukum dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Opik Rozikin, menyayangkan tuntutan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana itu.

“Padahal, sudah ada argumentasi jelas dari pihak sekolah bahwa pisau yang dibawa adalah dipergunakan untuk kepentingan prakarya di sekolahnya,” tulis dia melalui pesan Whatsapp, Kamis (23/1).

Dalam kasus ini, kata dia, poin yang menjadi bukti penting adalah pisau yang digunakan pelaku dan juga keterangan saksi. Sebab, hal tersebut penting dalam menentukan unsur adanya daya paksa atau bukan.

Opik, yang juga Dosen Hukum Pidana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, meyakini masih ada kemungkinan bebas jika tidak bisa meyakinkan hakim. “Ada kemungkinan bebas jika bukti dan sanksi tidak cukup dapat meyakinkan hakim dalam mengenakan pasal 340, sebagaimana didakwakan jaksa,” ungkapnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *