Corona, Kebijakan Karantina Sedang Dimatangkan

Ada dua bentuk karantina yang ditawarkan

JAKARTA – Pemerintah sedang mematangkan rencana kebijakan karantina wilayah atau lockdown guna menekan penyebaran virus corona atau Covid-19. Salah satu pilihannya adalah karantina yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi daerah.

Berdasarkan Salinan dokumen berjudul”Rekomendasi Strategi Penanganan Covid-19 di Indonesia”, para pakar menyarankan pembatasan interaksi sosial berupa karantina dengan modifikasi di Jakarta atau Jawa Barat dalam rapat khusus.

Dua daerah itu adalah wilayah episentrum penyebaran Covid-19. Dalam dokumen tersebut, para pakar menyarankan mekanisme yang sesuai dengan kondisi negara atau daerah.

Staf khusus presiden, Andi Taufan Garuda Putra, mengatakan rapat itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Gugus Tugas Corona berkolaborasi dengan ahli kesehatan.

Rekomendasi bertujuan membantu Gugus Tugas untuk bergerak dan mendengarkan masukan dari para dokter di lapangan. “Masih dimatangkan lanjutan dari pertemuan Senin lalu tersebut,” ujarnya, dilansir Koran Tempo, Rabu (18/3/2020).

Penasihat Senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Bidang Gender dan Pemuda, Diah Saminarsih, mengatakan karantina tidak harus berlaku nasional.

Diterangkannya, pemerintah bisa menerapkan karantina secara parsial di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Ia meyakini, karantina selain menekan pertumbuhan jumlah kasus infeksi, juga bertujuan melindungi tenaga kesehatan dari risiko tertular akibat beban rumah sakit yang menumpuk.

Ia juga berpendapat, upaya karantina tidak berarti mematikan aktivitas masyarakat. Sebagai contoh di Jenewa, Swiss, yang menerapkan karantina. Di kota itu, kata dia, warga tetap bisa membeli bahan kebutuhan pokok di supermarket; memeriksakan kesehatan di klinik; atau membeli obat di apotek.

Menurutnya, penerapan konsep karantina bervariasi, tergantung pada kebutuhan daerah dan tingkat keparahan wabah. “Mitigasi risiko tetap diperlukan untuk mencegah konflik sosial yang terjadi karena terkuncinya suatu wilayah,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada dua bentuk karantina yang ditawarkan berdasarkan uraian Koran Tempo.

Pertama, karantina dimodifikasi. Bentuknya: penutupan wilayah tidak harus skala nasional, tapi bisa provinsi, kabupaten atau kota, serta satuan administrasi wilayah yang lebih kecil; pemerintah dapat mengizinkan pusat belanja tetap buka dengan pembatasan sosial secara ketat atau jam operasi lebih pendek; pemerintah tetap membuka fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan apotek.

Kemudian, restoran dan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian ditutup. Jika tetap buka, layanan harus lewat pengiriman.

Selanjutnya, bahan pokok dan kebutuhan dasar dipasok dari wilayah lain dengan petugas khusus yang memiliki surat izin, disertai pengawasan ketat; meminimalkan kegiatan malam hari; memperketat pembatasan interaksi sosial atau sosial distancing.

Kedua, metode karantina sesuai dengan undang-undang. Bentuknya: pembatasan pintu masuk ke wilayah karantina dengan memasang garis karantina; pejabat karantina kesehatan dan kepolisian menjaga wilayah karantina secara terus-menerus; melarang penduduk keluar-masuk wilayah karantina.

Kemudian, masyarakat yang mengidap penyakit kedaruratan kesehatan langsung diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit; pemerintah pusat dengan melibatkan daerah dan dinas terkait, bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar dan makanan hewan ternak di wilayah karantina.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *