Corona Masih Merebak, Kebijakan PSBB Justru Diperlonggar

Upaya beberapa pelonggaran tersebut adalah untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.

JAKARTA – Pemerintah akan melonggarkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan beberapa kebijakan lantaran persoalan ekonomi. Kebijakan tersebut adalah memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas, dan mengizinkan angkutan umum di darat, laut, maupun udara untuk melayani penumpang lagi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Doni Monardo, mengatakan tujuan pemerintah melakukan upaya beberapa pelonggaran tersebut adalah untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.

“Kelompok ini kami berikan ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi agar potensi terpapar karena PHK bisa dikurangi,” kata Doni, kemarin (11/5/2020), dikutip Koran Tempo, Selasa (12/5/2020).

Ada pun pertimbangan lainnya, tuturnya, adalah karena pekerja usia muda memiliki imunitas yang tinggi sehingga mampu menhadapi virus corona. Kelompok ini juga tak menderita sakit ketika tertular virus. Tapi, pemerintah tetap mensyaratkan harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus. Tapi, kami juga harus berjuang keras agar masyarakat tidak terkapar akibat PHK,” ujar Doni.

Menurut data Gugus Tugas Covid-19, masyarakat yang paling banyak terpapar virus adalah kelompok usia 46-59 tahun. Sebanyak 29,5 persen dari total 14.265 pasien Covid-19 berasal dari kelompok usia 46-59 tahun, menurut data Kementerian Kesehatan. Kemudian, 29 persen pasien terpapar berasal dari kelompok usia 31-45 tahun. Sementara, angka pasien tertular pada kelompok usia di atas 60 tahun lebih rendah, tetapi memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi: 45,3 persen. Data tersebut menjadikan dasar pemerintah untuk mengizinkan buruh usia muda kembali beraktivitas.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan juga melonggarkan operasional kereta api, pesawat, kapal, dan bus. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk operasional transportasi untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Warkat itu diterbitkan pada 7 dan 8 Mei lalu dan berlaku hingga 31 Mei mendatang serta bisa diperpanjang.

Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan penerapan PSBB di lapangan justru sudah longgar sebelum ada pelonggaran.

Ia memperkirakan, kebijakan pelonggaran itu akan memperparah angka pasien tertular virus corona. Hermawan mengatakan pemerintah keliru jika hanya melihat ketahanan fisik kelompok usia di bawah 45 tahun.

Sebab, mereka rentan menularkan virus kepada keluarganya di rumah walau tanpa gejala saat terjangkit. “Ini suatu kemunduran dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Berkebalikan

Di sisi lain, pengusaha malah menyambut pelonggaran PSBB. Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengizinkan karyawan di bawah umur 45 tahun untuk kembali bekerja.

“Hal itu berdampak positif bagi dunia usaha yang saat ini terpukul akibat menurunnya omset setelah pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar,” kata Sarman.

Menurutnya, pelaku usaha pada dasarnya ingin ada pelonggaran agar aktivitas kembali normal. Tapi, dia mengakui, tak mudah bagi perusahaan untuk bisa mempekerjakan kembali karyawannya meski ada persyaratan usia di bawah 45 tahun.

“Kalau pegawai kantoran saja memang mudah, tapi apakah akan signifikan efeknya ke dunia usaha?” ujarnya.

Para pekerja di bawah ussia 45 tahun lebih banyak bekerja di sektor yang bersinggungan langsung dengan konsumen, seperti perhotelan, retail, restoran, pusat belanja, dan pusat hiburan. Sektor-sektor tersebut, menurutnya, justru berisiko terhadap penularan virus corona.

“Dunia usaha juga masih menunggu kepastian mengenai rencana tersebut, termasuk kepastian dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Belakangan, pengusaha retail juga mendesak pemerintah memberi kelonggaran agar mengizinkan pembukaan pusat belanja menjelang lebaran. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan tersebut begitu kajian final dan disetujui semua pihak.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *