Corona, MUI Berfatwa Bolehkan Umat Muslim Solat Id

Fatwa tersebut bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat yang melarang salat berjemaah dalam rangka mengurangi penularan Covid-19

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan masyarakat menggelar salat Idulfitri berjemaah di masjid maupun lapangan meski pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum berakhir. Fatwa tersebut bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat yang melarang salat berjemaah dalam rangka mengurangi penularan Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Zaitun Rasmin, mengatakan masyarakat boleh menggelar salat Idulfitri berjemaah dengan syarat mendapat persetujuan pemerintah daerah, ahli kesehatan, serta ulama setempat.

Kesepakatan tiga pihak ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tersebut terhindar dari risiko penularan corona.

“Prinsipnya, MUI menganjurkan untuk salat di rumah. Tapi kalau ada daerah yang terkendali penyebaran virusnya berdasarkan musyawarah tiga pihak itu, diperbolehkan,” kata Zaitun, kemarin, dilansir Koran Tempo, Kamis (21/5/2020).

Menurutnya, larangan pemerintah untuk melaksanakan salat Id berjemaah sulit diterapkan di semua daerah karena tidak semua wilayah masuk kategori zona merah penyebaran virus corona.

Laporan yang diperoleh MUI menunjukkan, sejumlah daerah masuk kriteria aman dari pandemi sehingga mereka berharap diizinkan melaksanakan salat berjamaah, seperti masyarakat di pegunungan, pulau-pulau, dan desa terpencil.

Zaitun berpandangan, MUI mengakomoasi berbagai pendapat tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020. Fatwa ini berisi pedoman pelaksanaan salat Idulfitri berjamaah bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terjangkit Covid-19.

Fatwa ini juga memuat ketentuan yang membolehkan salat berjamaah di daerah yang aman dari Covid-19 maupun Kawasan yang sudah aman. Fatwa tersebut sekaligus berisi anjuran agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan salat berjamaah.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keputusan pemerintah melarang salat Idulfitri berjemaah di masjid atau lapangan saat pandemi karena mempertimbangkan aspek kesehatan dan aturan yang berlaku.

Baginya, pelonggaran pembatasan sosial dalam kegiatan beribadah masih belum bisa dilakukan karena laju penyebaran Covid-19 masih tinggi, yaitu di atas 1,11 persen. Keputusan ini sejalan dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan pelonggaran pembatasan sosial bisa dilakukan ketika laju penyebaran virus di bawah 1 persen.

“Badan Intelijen Negara juga telah memprediksi, kalau kita masih melakukan salat Idulfitri di luar rumah, akan terjadi lonjakan angka penularan Covid-19 yang signifikan,” kata Fachrul.

Masih Pengetatan

Sementara itu, Wilayah pusat penyebaran Covid-19 masih melakukan upaya pengetatan pergerakan warga dan lalu lintas.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga terus meminta warga Jakarta berdisiplin membatasi aktivitas ke luar rumah. Anies pun meminta masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik, sekalipun hanya mudik lokal.

“Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual,” kata Anies, Sabtu lalu.

Tak hanya membatasi mudik lokal, di atas kertas, pemerintah DKI masih membatasi pergerakan untuk tujuan lain, seperti belanja. Anies juga telah memperpanjang masa PSBB di ibu kota selama 14 hari hingga 4 Juni mendatang.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *