Demi Keamanan, Pemerintah Didesak Perbanyak Kapal di Natuna

Selain memperbanyak armada kapal, pemerintah juga diminta untuk membangun pangkalan militer di pulau terluar

JAKARTA – Pemerintah didesak berbagai pihak untuk membangun pertahanan di Natuna. Salah satunya dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco.

Ia meminta kementerian pertahanan (Kemhan) memperbanyak armada kapal laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk mengamankan wilayah perairan di Natuna Utara.

“Kami akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut,” kata dia, Senin (13/1) dilansir Antara.

Dasco mengatakan, persoalan pertahanan laut Indonesia selama ini adalah terbatasnya jumlah kapal. Namun, ia meyakini semangat juang prajurit TNI AL tidak akan surut untuk mengamankan wilayah tersebut.

Ia mendorong Kemhan agar memperbanyak armada kapal laut TNI AL di perairan Natuna Utara. Alasannya, wilayah laut yang luas itu penting untuk diamankan sehingga memerlukan penambahan kapal laut.

Diketahui, kapal China sebelumnya kembali ke perairan Natuna setelah diusir oleh pihak Indonesia. Dasco berpandangan, penambahan kapal laut itu dilakukan agar kapal China tidak kembali lagi ke Natuna.

Soal anggaran, menurutnya, perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna, terutama setelah kapal China balik kembali ke wilayah tersebut.

“Kalau soal penambahan anggaran (Kemhan), harus dibicarakan dengan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar). Kalau saya pribadi, prinsipnya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” ujar dia.

Hal penting juga adalah ketegasan Indonesia dalam persoalan Natuna. Ia menekankan langkah tegas pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

“Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas, baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus, yang kelihatannya sedang dipersiapkan Menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu,” katanya.

Desakan Mahasiswa

Pembangunan pangkalan militer di Natuna sebaiknya dipusatkan di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan laut Natuna Utara. Diketahui, sebelumnya beredar kabar pemerintah pusat akan membangun pangkalan militer di Natuna.

“Selama ini, kekuatan militer Natuna hanya terpusat di ibu kota pemerintahan, yaitu di Ranai,” kata mahasiswa Kabupaten Natuna, Kepri, Krisye Arga, Senin (13/1), dilansir Antara.

Padahal, konflik laut Natuna Utara lebih banyak dihadapi masyarakat di pulau terlayar. Arga mencontohkan kasus Pulau Subi yang berada di perbatasan langsung dengan jalur lintas kapal dunia.

Selama ini, sambungnya, nelayan pulau terluar tidak luput dari intervensi asing yang mencuri ikan secara illegal di Natuna Utara. Kasus Natuna yang ramai belakangan ini menambah eskalasi tersebut.

Arga menyebut aktivitas nelayan China di wilayah tersebut bahkan didampingi kapal “coast guard.” Namun, pulau terluar itu masih terkendala dalam hal jarak.

Kata dia, jarak antara ibukota (Ranai) ke Pulau Subi sekitar tujuh jam. Baginya, dengan durasi tersebut, sulit bagi nelayan Natuna untuk melapor ke aparat keamanan jika terjadi konflik di perairan tersebut.

Untuk itu, keberadaan pangkalan militer di Pulau Subi menurutnya diharapkannya. Dengan adanya pangkalan militer di wilayah tersebut, nelayan akan merasa tenang dan aman melaut karena aktivitas mereka dapat dipantau pihak keamanan.

“Intinya kami sangat mendukung pembangunan pangkalan militer di pulau terdepan agar nelayan lokal tak takut melaut,” pungkasnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *