Demokrasi Mati Jika Ini yang Terjadi

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat dan pakar menekankan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi hak setiap manusia. Ketika kemerdekaan berpikir dan berpendapat dibungkam, maka demokrasi bisa mati.

Gagasan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19”, Senin (1/6/2020), sebagai respons atas pembatalan diskusi “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diselenggarakan oleh kelompok studi mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Din Syamsuddin, mengatakan kebebasan merupakan hal sakral yang melekat pada manusia, termasuk kebebasan berpendapat.

“Kebebasan adalah eksistensi alamiah manusia. Kebebasan itu sesuatu yang tinggi,” kata Syamsuddin, dilansir Kompas, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, para pemikir politik Islam juga menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam beragama, berbicara, dan memilih serta dipilih. Hal itu serupa dengan bapak pendiri bangsa. Mereka pun juga, kata dia, sangat paham tentang hak asasi manusia.

Ia pun mengutip pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Karenanya, Din merasa sangat terganggu ketika ada rezim yang antikebebasan berpendapat. Sebab, kebebasan berpendapat menjadi hak rakyat.

Senada, Ketua Umum Mahutama, Aidul Fitriciada Azhari, mengungkapkan bahwa kebebasan berpendapat adalah nilai-nilai dari sebuah peradaban. Baginya, rakyat punya banyak pembatasan hak, tetapi dalam keadaan apapun hak berpendapat tidak boleh dikurangi.

Ketika kebebasan berpendapat dilarang, maka menjadi sesuatu yang kontradiktif. Sebab, kata dia, permusyawaratan harus ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh bapak pendiri bangsa.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa selain ancaman yang dialami panitia diskusi di UGM, ada beberapa kasus kebebasan pers yang juga mulai diberangus.

Hal tersebut menunjukkan, demokrasi di Indonesia berada di ujung tanduk. Denny mengatakan, para korban pada umumnya dipidana dengan pasal pencemaran nama baik.

Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menjelaskan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang menjadi hak fundamental dari setiap orang.

Dalam kebebasan akademik, Susi mengatakan ada kebebasan berbicara yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan bertukar gagasan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam kerangka demokrasi.

Potensi penurunan kualitas demokrasi bisa dilihat dari beberapa survei. Survei  indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit pada 2019 menunjukkan demikian.

Tercatat, indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,48 dan menduduki peringkat ke-64 dari 167 negara. Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy. Indeks demokrasi Indonesia lebih rendah dibandingkan Timor Leste (7,19), Malaysia (7,16), dan Filipina (6,64).

Sementara itu, rilis The V-Dem Institute dan Badan Pusat Statistik menunjukkan, kebebasan masyarakat sipil menjadi salah satu pendorong kemunduran demokrasi.

Catatan BPS tahun 2018 menunjukkan, variabel kebebasan berpendapat menjadi yang terendah dalam indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil, bahkan nyaris menyentuh kategori buruk.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *