Dipercaya Urus Food Estate, Kemenhan Lakukan Sekuritisasi Pangan  

Hal ini diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan giliran sebagai pimpinan dalam pembuatan lumbung pangan cadangan nasional atau food estate. Di luar areal (alluvial) gambut, lahan seluas 165 ribu hektar disiapkan untuk pengembangan pangan terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Selain Kemenhan, pembangunan dan pengelolaannya melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahn Rakyat (PUPR), badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, alasan penunjukan Kemenhan tak hanya sebatas urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ketahanan pangan juga termasuk di dalamnya.

“Ketahanan di bidang pangan juga jadi salah satu bagian pertahanan. Ini sudah disampaikan  Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa untuk membangun food estate di Kapuas dan Pulang Pisau,” kata Jokowi, dilansir Kompas, Kamis (16/7/2020).

Jokowi mengenal Prabowo, Menteri Pertahanan itu, pernah berkecimpung di bidang pangan. Ia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015. Selain itu, pada saat pemilihan presiden 2019, Prabowo juga memiliki visi misi mendorong swasembada pangan.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa penunjukan Menhan oleh presiden sebagai pemimpin proyek food estate dilandasi perspektif pertahanan negara.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 6, Dahnil mengatakan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Ia melanjutkan, ancaman dalam pemahaman Kemenhan terdiri dari ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida. Potensi krisis pangan dunia seiring pandemi Covid-19 termasuk kategori ancaman tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mengantisipasi sedini mungkin agar dapat terhindar dari krisis pangan.

Konsep food estate di Kalimantan Tengah adalah pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis pertahanan negara. Ini bukan sekadar program cetak sawah, melainkan pengembangan pusat pangan. Jadi, komoditas pangan itu tak hanya padi, tetapi juga tanaman pangan lain, seperti singkong dan jagung sesuai kondisi lahan.

“Sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu Kementan dan Bulog, jika suatu saat, dalam kondisi tertentu kita kekurangan suplai pangan. Maka, cadangan pangan siap digunakan,” kata Dahnil.

Pada praktiknya, Dahnil menerangkan bahwa ada dua model bisnis dalam food estate. Pertama, pertanian korporasi, yakni perusahaan pengelola yang mempekerjakan petani sebagai buruh. Kedua,  pertanian korporasi berbasis petani kecil.

Artinya, perusahaan berfungsi sebagai penjamin dan petani sebagai pemilik lahan yang jadi mitra.

Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, Jerry Indrawan, menilai bahwa dari sudut pandang, pertahanan, penunjukan Menhan merupakan bentuk sekuritisasi atau langkah pengamanan kepentingan strategis nasional.

Artinya, presiden sebagai otoritas tertinggi menilai potensi krisis pangan jadi ancaman. “Sangat bagus. Saya setuju sekali sekuritisasi. Pertimbangannya karena ini dianggap sebagai ancaman nasional. Banyak sekali ancaman yang bukan konvensional,” ujarnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *