Elite Polri Banyak Duduki Jabatan Penting, Kontras: Bahayakan Demokrasi!

Pada Hari Ulang Tahun Kepolisian yang ke-74 ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai menyerupai kekuatan Tentara Nasional Indonesia pada era Orde Baru.

JAKARTA – Pada Hari Ulang Tahun Kepolisian yang ke-74 ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai menyerupai kekuatan Tentara Nasional Indonesia pada era Orde Baru. Personel Polri buktinya menempati posisi-posisi penting di pemerintahan dan institusi sipil.

Mereka menduduki kursi menteri, pemimpin lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi, komisaris perusahaan negara, hingga Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Setidaknya, terdapat 30 jenderal polisi aktif dan pensiunan perwira tinggi polisi menduduki jabatan penting di luar tugas utamanya, yakni memelihara keamanan dan menegakkan hukum.

Diketahui, mereka tersebar sebanyak 18 orang di kementerian, 7 orang di lembaga nonkementerian, 4 orang di badan usaha milik negara, 2 orang menjabat duta besar, dan 2 orang lagi pada asosiasi independen. Sejumlah kalangan cemas atas situasi ini.

“Ini jauh dari reformasi. Ada 21 jenderal aktif duduk di jabatan strategis di luar Polri. Kami juga menemukan ada polisi yang menduduki lebih dari satu posisi di lembaga yang berbeda,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fatia Maulida, dilansir Koran Tempo, Rabu (1/7/2020).

Sebagai contoh, Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu menduduki tiga posisi di tiga lembaga berbeda, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Sekretaris Kelompok Kerja IV Kementerian Bidang Perekonomian; dan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Carlo tercatat bertugas di lembaga pemerintahan sejak 2016. Ia sempat berpindah-pindah jabatan, dari Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, lalu pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Barat.

Contoh lainnya, Inspektur Jendeal Arman Depari. Kini, ia menduduki dua posisi, yakni Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dan Komisaris PT Pelindo I. Carlo dan Arman berstatus polisi aktif.

Fatia berpandangan, peran ganda polisi dalam jabatan sipil akan sangat meresahkan dan membuat ketergantungan negara terhadap polisi.

“Berpotensi pada penggunaan kekuatan kekuasaan secara berlebihan,” ujar dia.

Sejauh ini, temuan Kontras juga sejalan dengan hasil kajian Ombudsman. Ombudsman menemukan 13 perwira polisi mendapat jabatan komisaris BUMN, serta sekitar 7 persen dari total 167 komisaris pada anak perusahaan BUMN berasal dari polisi.

Fatia juga mengungkapkan, penempatan polisi di banyak jabatan sipil akkan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Dalam catatan Kontras, polisi justru menjadi aktor utama dalam pembatasan kebebasan sipil selama ini. Kontras menemukan 121 penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan anggota kepolisian.

“Polisi juga berperan dalam 120 peristiwa pembubaran paksa, 24 kasus kriminalisasi, dan 24 peristiwa pelarangan aksi,” kata Fatia.

Menurutnya, dampak lain dari banyaknya polisi di Lembaga sipil di luar kepolisian adalah adanya potensi konflik di masyarakat. Sebab, tugas luar polisi akan membuat masyarakat berhadapan langsung dengan penegak hukum.

“Masyarakat berisiko semakin tertekan dan memancing protes yang lebih besar,” ujarnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *