FPI Demonstrasi Kepung Kedubes Tiongkok

Sekitar 10 ribu orang berkumpul di depan Kedubes Tiongkok berdemonstrasi atas persoalan etnis Uighur

JAKARTA – Bendera Tauhid itu berkibar-kibar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Mega Kuningan, yang telah dipagari kawat berduri. Bukan kebetulan, di sekitar tempat itu, teriakan orasi dan pekikan takbir menggaungi tempat tersebut yang telah dijaga aparat.

Sekitar 10 ribu orang yang terdiri dari para pemuda, ulama, dan emak-emak berbondong-bondong berdemonstrasi di depan gedung milik negeri tirai bambu itu pada Jumat (27/12). Sebagian dari mereka berpeci, berpakaian putih, dan beberapa mengenakan sorban; lalu memadati jalan-jalan dengan membawa bendera Tauhid, Turkistan Timur, dan bendera bergambar Habib Rizieq. Gelaran demonstrasi ini dilaksanakan Front Pembela Islam (FPI).

“Kepada FPI di seluruh Indonesia agar turun ke Jakarta pada hari Jumat, 27 Desember 2019, untuk mengikuti Aksi Bela Muslim Uighur bersama GNPF, PA 212, para habaib, ulama, santri, ormas Islam, dan Umat Islam di Kedubes China (RRT.red),” kutip surat edaran DPP FPI.

Bagi mereka, aksi demonstrasi ini adalah seruan protes terhadap penindasan pemerintah RRT terhadap etnis Uighur, persoalan umat Islam sedunia.
Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, berpandangan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan hal yang tidak bisa ditoleransi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. FPI, tekannya, mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok. Kata Sobri, ia menerima informasi tentang etnis Uighur yang dilarang memiliki dan membaca Al-Qur’an. Pemerintah Tiongkok juga mewajibkan etnis Uighur mengikuti kamp re-edukasi.

Tak hanya itu, ia juga mendapat informasi bahwa pria etnis Uighur yang mendekam di kamp re-edukasi dan dipaksa menerima orang asing nonmuslim untuk tinggal satu atap dengan keluarga atau istrinya.
Bila menolak, pria Uighur dituduh ekstremis radikal, lalu dijebloskan ke kamp re-edukasi yang menurut beberapa laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hak asasi manusia Internasional banyak penyiksaan dan pelecehan seksual terjadi.

Atas dasar itu, menurutnya, solusi yang ditawarkan adalah penegakan Khilafah Islamiyah. Dengan khilafah, ia meyakini hal itu bisa mencegah penindasan terhadap umat Islam, seperti halnya muslim Uighur.
“Makanya kita harus berjuang, khilafah Islamiyyah. Kita berjuang bersama-sama tegakkan kerja sama antarseluruh negara Islam, kuatkan persatuan negara Islam, betul?” seru Sobri dengan lantang pada demonstrasi tersebut.

Terpisah, pengamat politik CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Insan Praditya Anugrah, menanggapi bahwa aksi demonstrasi yang seharusnya dilakukan untuk membela hak asasi manusia disisipkan isu khilafah yang sebenarnya tidak berkorelasi. Maksudnya, merespons kegaduhan di Uighur dengan khilafah sebagai solusinya adalah sebuah lompatan logika. Tidak ada korelasi penindakan hak-hak sipil dengan khilafah.
(Tim penulis).

*Kesimpulan dikembalikan pada para pembaca! Kami hanya menyajikan dan memantik ruang diskursus publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *