Hadapilah China dengan Kepala Dingin

Agil Kurniadi, S.Hum., M.Hum. (Research Associate CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial)

Melawan kekuatan yang besar itu tidak mudah: perlu strategi yang matang dalam menghadapinya. Kiranya, begitulah yang dihadapi Indonesia saat ini dalam sengketa perairan Natuna dengan China.

Menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum, Laut, The United Nation Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna diketahui merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. China tak memiliki hak apapun atas perairan itu, berdasarkan konvensi tersebut.

Namun, kapal-kapal asing milik China tetap melakukan penangkapan ikan yang berjarak 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. China secara sepihak mengklaim kawasan tersebut masuk ke wilayah mereka dengan sebutan Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-Putus hasil rumusan China.

Dari sinilah, masalah muncul. Masing-masing pihak mengklaim perairan Natuna yang memicu ketegangan hubungan diplomatik.

Tetapi, perlu kita sadari, jangan gegabah dalam menghadapi persoalan tersebut, dan juga jangan ‘norak’. Sebab dalam menghadapi lawan, apapun itu, perlu juga mengukur kemampuan masing-masing agar mengerti tolak ukur kemampuan, sehingga kita dapat menghadapi lawan tersebut secara tepat dan terukur.

China memang jauh lebih unggul dari Indonesia secara militer. Laporan Global Fire Power pada 2019 menunjukkan, kekuatan militer Indonesia berada di posisi 16, sedangkan China berada di posisi 3 dari total 137 negara.

Sementara dari segi jumlah pasukan, menurut laporan tersebut per Agustus 2019, Indonesia memiliki total 800 ribu personil militer, sedangkan China memiliki sekitar 2,6 juta personil militer.

Kemudian, dari kendaraan tempur, Indonesia memiliki total 451 pesawat, 315 tank, 1.300 kendaraan lapis baja, 497 artileri manual dan otomatis, serta 36 proyektor roket/misil.

Masih kalah jauh, China lebih unggul dengan memiliki total 3.187 pesawat, 13.050 tank, 40.000 kendaraan lapis baja, 4.000 artileri otomatis, 6.246 artileri manual, dan 2.050 proyektor roket/misil.

Di sisi lain, Indonesia juga ketergantungan dengan negeri panda itu. Pada bidang ekonomi, Indonesia terjebak dengan utang dan segala investasi yang berasal dari China.

Menurut data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) per September 2019, tercatat utang Indonesia dari China sebesar 17,75 miliar dolar AS atau setara Rp274 triliun dengan nominal kurs Rp13.940.

Seandainya jika China menghentikan investasi di Indonesia karena sengketa ini, apa yang terjadi dengan keadaan ekonomi Indonesia tatkala negara ini membutuhkan asupan modal? Bagaimana jika Indonesia, dengan kondisi militer yang belum mapan, kemudian benar-benar berperang sungguhan?

Apakah tentara harus kembali menggunakan bambu runcing seperti dalam cerita-cerita revolusi kemerdekaan? Ini bukan berarti tentara Indonesia pasti kalah, tetapi segala sesuatu harus dilakukan dengan perhitungan yang matang.

Keadaan demikian memberikan penyadaran terhadap kita bahwa kekuatan China memang dominan. Maka, menghadapi China tidak boleh dengan asal sruduk atau berteriak nasionalisme yang membabi buta. Namun, bukan berarti pemerintah harus tunduk dan menyerahkan kedaulatan negara ini.

Bersikaplah dengan elegan dan tetap pegang teguh kedaulatan. Hadapilah China dengan kepala dingin.

Nota Protes

Dalam opini Koran Tempo, Richard Sianturi mengemukakan pandangannya mengenai sengketa Natuna yang menekankan pada Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang telah diabaikan.

Periset legalitas klaim historis China pada 2016 itu menekankan, sebetulnya berbagai arahan terkait perairan Natuna sudah ada dalam kode berperilaku DOC itu. Meski dokumen itu bukan kekuatan hukum yang mengikat, namun ada etika yang bisa dipatuhi dari masing-masing negara.

Sehingga, konflik kepentingan antar-negara bisa terminimalisir dengan adanya kode berperilaku yang telah disepakati itu.

Sementara untuk ketentuan hukum yang lebih diakui global, sudah ada pula UNCLOS 1982 yang memberikan aturan-aturan internasional yang bersinggungan dengan Natuna.

Dengan begitu, merujuk pada opini Richard, saya kira batasan-batasan menyoal perairan Natuna sudah jelas. Akan tetapi, semua itu sirna karena salah satu pihak ada yang tidak mematuhinya—demi kepentingan pribadi negara.

Seharusnya, ketegangan hubungan diplomatik antara China dan Indonesia itu tidak terjadi jika hukum dan kode berperilaku benar-benar ditegakkan. Hanya saja, vested interest memiliki andil kuat dari negara adidaya sehingga melupakan berbagai hal yang telah dibangun bersama.

Mengingat langkah pemerintah sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) beberapa waktu lalu memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes atas klaim wilayah Natuna. Dalam protes itu, dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China.

Dikatakan pula, Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line milik China, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS, yang telah diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

Dari sini, saya sepakat dengan langkah dari Kemenlu dalam merespons tindakan China yang tampaknya arogan dan sewenang-wenang. Pada respons selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga tegas tetap mempertahankan Natuna.

Yang menjadi tantangan selanjutnya, pernyataan harus sesuai dengan tindakannya. Jangan sampai pernyataan dari para elite hanya berujung pada ‘kibulan’ sehingga membuat rakyat menjadi jengah. Berpikirlah rasional dan bersikaplah laiknya ksatria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *