Isu Reshuffle Kabinet, Ini Deretan Menteri Yang Terancam Dicopot

Tampaknya, ada pertimbangan rotasi jabatan setidaknya di 16 kementerian dan lembaga.

JAKARTA – Para menteri di istana terancam dicopot oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantaran ketidakmampuannya untuk mengurus tata kelola negara. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi menumpahkan ketidakpuasaannya saat membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Rekaman marahnya Jokowi terunggah dalam rapat kabinet yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Ahad lalu.

“Presiden beberapa kali katakan hal ini dan masih ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Maka penekanan untuk saat ini lebsih keras dari sebelumnya,” kata Moeldoko di istana kepresidenan, dilansir Koran Tempo, Selasa (30/6/2020).

Dalam tayangan video tersebut, Jokowi mengkritik beberapa sektor, seperti kesehatan yang belum optimal dalam penyerapan anggaran. Ada pun program lainnya seperti bantuan sosial dan stimulus usaha kecil, juga dianggap Jokowi masih belum optimal.

Padahal, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu.

Dari video itu, tampaknya ada pertimbangan rotasi jabatan setidaknya di 16 kementerian dan lembaga. Dari rencana itu, Jokowi memikirkan penggantian setidaknya tujuh pejabat kementerian, di antaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Dalam video tersebut, Jokowi juga sempat menyampaikan kegusarannya atas realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang sangat rendah, hanya berkisar 1,53 persen dari Rp75 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk membayarkan tunjangan tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan.

Kinerja di sektor yang dipimpin Teten dan Juliari juga disorot. Menurut Jokowi, program bantuan sosial yang dikomandani Juliari tak kunjung tuntas dan banyak kegaduhan. Sedangkan, Teten dianggap belum maksimal dalam menggelontorkan bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM).  Stimulus kredit untuk pelaku usaha macet.

“Presiden ingin agar dunia usaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK,” kata Moeldoko.

Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sendiri juga mengakui bahwa Jokowi menegur keras pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk dirinya. Teguran itu menyangkut program  restrukturisasi kredit perbankan untuk UMKM.

Ia menjelaskan, program tersebut berjalan lambat karena pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melakukan proses pertukaran data yang birokrasinya memakan  waktu.

Melansir data Kementerian Keuangan, realiasasi program restrukturisasi kredit UMKM sebenarnya sudah melesat dari Rp74,1 miliar pada 18 Juni lalu, menjadi Rp28,07 triliun per akhir pekan lalu. Ia menekankan kenaikan realisasi itu terjadi lantaran uang pemerintah sebesar Rp30 triliun di perbankan sudah dicairkan sejak pekan lalu. Ia tak menampik jika dikatakan program industri keuangan masih banyak bolongnya.

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menilai Jokowi terlalu banyak bicara saat mengevaluasi kinerja pembantunya. Menurutnya, jika merasa tak puas, Jokowi seharusnya segera mengganti pejabat kabinet terkait untuk memperbaiki keadaan.

Beredar video tersebur justru memperkeruh suasana. Arya menganggap menteri yang merasa terancam bisa saja meminta perlindungan kepada partai politik maupun pejabat berpengaruh lainnya.

Risiko lainnya adalah isu perombakan dapat mengganggu konsentrasi pejabat publik yang telah bekerja dengan baik. “Dalam situasi krisis ini, rumor dan spekulasi politik soal reshuffle akan mengganggu sekali kinerja penanganan Covid-19,” kata Arya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *