Jokowi Dinilai Lakukan Politik Balas Budi ke Polisi

Setidaknya ada 30 jenderal polisi aktif dan pensiunan perwira tinggi polisi menduduki jabatan penting di luar tugas utamanya dalam memelihata keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum.

JAKARTA – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan bahwa banyaknya perwira Kepolisian Republik Indonesia yang menempati posisi penting di institusi sipil adalah bentuk balas budi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kemenangan Jokowi, sapaan akrab presiden, dalam pemilihan presiden 2019 salah satunya tak lepas dari kerja keras para perwira kepolisian. Dibanding era presiden sebelumnya, Jokowi lebih memanjakan kepolisian.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengatakan bahwa anggota kepolisian yang merangkap jabatan di institusi lain tak jauh dari koridor bidang keamanan dan ketertiban. Contohnya, Badan Narkotika Nasional dan Badan  Nasional Penanggulangan Bencana.

“Tapi, ketika di era Pak Jokowi ini, kemudian polisi memasuki sektor-sektor lain yang tidak pada koridornya,” kata Bambang, dilansir Koran Tempo, Kamis (2/6/2020).

Kepolisian RI merayakan hari ulang tahun ke-74 kemarin. Dari informasi yang diperoleh, setidaknya ada 30 jenderal polisi aktif dan pensiunan perwira tinggi polisi menduduki jabatan penting di luar tugas utamanya dalam memelihata keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum.

Mereka tersebar sebanyak 18 orang di kementerian, 7 orang di Lembaga nonkementerian, 4 orang di badan usaha milik negara, 2 orang menjabat duta besar, dan 2 orang lagi pada asosiasi independent.

Menurutnya, Jokowi bisa menepis tudingan dalam melakukan politik balas budi kepada kepolisian jika menempatkan mereka pada tugas ketertiban dan keamanan dan menjauhkannya dari kekuasaan.

Ia mengingatkan, rezim Jokowi tidak akan bertahan selamanya sehingga kepolisian seharusnya kembali sesuai dengan marwahnya, yakni bekerja untuk rakyat. “Bukan bekerja untuk pemerintah,” katanya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naispospos. Bonar mengatakan bahwa selama pemerintahan Jokowi, Jokowi cenderung menempatkan relawan dan pendukung ke pos-pos strategis, seperti badan usaha milik negara.

Konsekuensinya adalah jika polisi yang ditempatkan di luar koridornya, netralitas penegakan hukum akan menjadi masalah.

“Akan terjadi pemihakan kelompok politik tertentu yang tidak baik bagi demokrasi,” ungkapnya.

Baginya, penumpukan perwira tinggi di kepolisian tidak bisa diabaikan. Akibatnya, banyaknya perwira yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian seolah-olah menjadi jalan cepat untuk menyelesaikan masalah.

“Mereka mencari solusi yang pragmatis,” ucapnya.

Hal ini tercermin dalam rekam jejak sebelumnya. Misalnya, dugaan keberpihakan polisi mencuat saat pemilihan presiden 2019. Sejumlah jejak tersebar di dunia maya. Hal itu mulai dari video yang memperlihatkan dukungan, percakapan grup, hingga pengakuan seorang polisi yang menunjukkan keberpihakan kepaada pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin.

Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan kebijakan pemerintah dalam memilih pejabat publik, baik dari Polri maupun TNI, sudah sesuai dengan ketentuan.

Ia mengatakan, kriteria pilihan presiden tidak bergantung pada latar belakang TNI atau Polri, melainkan didasari kapasitas yang dibutuhkan dan relevansi pengalaman dan latar belakang yang bersangkutan.

Menurutnya, penempatan perwira polisi di Lembaga pemerintahan di tingkat pusat dilakukan sejalan dengan Peraturn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa perwira aktif dapat ditempatkan di posisi Lembaga pemerintahan di tingkat pusat.

“Perwira polisi itu telah mengikuti ketentuan dan prosedur penempatan, termasuk persyaratan rekam jejak, integritas, dan proses fit and proper test,” katanya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *