Komisi Kepolisian Tak Permasalahkan Polisi Rangkap jabatan

Anggota Polri aktif sah saja merangkap jabatan sipil selama mendapat penugasan dari Kepala Polri.

JAKARTA –Permasalahan banyaknya perwira kepolisian yang menempati posisi strategis di institusi lain tidak dipermasalahkan Komisi Kepolisian. Anggota Komisi Kepolisian, Poengky Indarti, menuturkan bahwa polisi berbeda dengan personel militer yang menempati jabatan  sipil.

“Penugasan anggota Polri di kementerian/lembaga dilakukan berdasarkan permintaan kementerian/lembaga yang bersangkutan,” kata Poengky, dilansir Koran Tempo, Jumat (3/7/2020).

Poengky menerangkan, ada alur yang mesti dilalui personel kepolisian sebelum menduduki jabatan di luar struktur lembaganya. Beberapa di antaraya melalui pertimbangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, mengikuti penilaian, hingga penelusuran rekam jejak.

Serangkaian tes itu menunjukkan adanya kebutuhan dari kementerian atau lembaga untuk mengisi jabatan tertentu.

“Dengan adanya kebutuhan, pemimpin lembaga mengajukan kepada Kapolri. Jadi, bukan mau-maunya Polri,” ujarnya.

Mengenai larangan bagi anggota Polri aktif yang merangkap jabatan, Poengky membeberkan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian membuat pengecualian. Aturan itu menyebutkan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dalam keterangan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penuagasan dari Kepala Polri.

Artinya, Poengki mengatakan, anggota Polri aktif sah saja merangkap jabatan sipil selama mendapat penugasan dari Kepala Polri. Baginya, polisi tidak bisa dilihat sebagai Lembaga penegak hukum semata. Berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia yang berfokus pada pertahanan dan ancaman militer.

Sebagai contoh, kedutaan besar Indonesia memerlukan atase kepolisian untuk menangani warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum di negara lain.

“Itu kan di bawah Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang menjabat direktur jenderal di Kementerian Hukum dan HAM. Itu kan kerja-kerja kepolisian,” katanya.

Ia juga menampik anggapan kalau personel polisi yang merangkap jabatan tidak akan bisa bertindak profesional atau akan memiliki konflik kepentingan. Sebab, anggota polisi yang ditempatkan di kementerian atau Lembaga adalah yang memiliki rekam jejak dan kinerja baik.

Klaimnya, belum terdengar ada anggota polisi yang bermasalah saat menjabat di luar institusinya.

“Dilihat saja prestasi kinerja yang bersangkutan di luar Polri. Kalau berprestasi, harus diakui berprestasi. Kalau tidak berprestasi, kembalikan ke institusi Polri,” ujar dia.

Sementara itu, Ombudsman melaporkan terjadi kenaikan jumlah komisaris badan usaha milik negara yang merangkap jabatan publik.

Pada 2019, jumlah pejabat publik yang merangkap jadi komisaris sebanyak 397 orang, naik dari 222 orang pada 2017. Dari angkat tersebut, sebayak 15 komisaris adalah polisi, baik yang aktif maupun yang pensiun.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, menilai penempatan polisi di jabatan publik rentan praktik jual-beli pengaruh.

Meskipun polisi aktif yang ditempatkan perlu mengikuti tes dan melengkapi persyaratan, ia berpandangan aturan tersebut membuat kepolisian memiliki diskresi besar unutk menentukan anggotanya yag bertugas di luar lembaga.

Sebelumnya, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan bahwa banyaknya perwira Kepolisian Republik Indonesia yang menempati posisi penting di institusi sipil adalah bentuk balas budi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 salah satunya tak lepas dari kerja keras para perwira kepolisian. Dibanding era presiden sebelumnya, Jokowi lebih memanjakan kepolisian.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengatakan bahwa anggota kepolisian yang merangkap jabatan di institusi lain tak jauh dari koridor bidang keamanan dan ketertiban. Contohnya, Badan Narkotika Nasional dan Badan  Nasional Penanggulangan Bencana.

“Tapi, ketika di era Pak Jokowi ini, kemudian polisi memasuki sektor-sektor lain yang tidak pada koridornya,” kata Bambang, dilansir Koran Tempo, Kamis (2/6/2020).

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *