KPK: Ada Potensi Konflik Kepentingan Kartu Pekerja

Potensi konflik kepentingan ditemukan dalam kajian KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada potensi konflik kepentingan dalam kerja sama kemitraan program Kartu Prakerja. Bagi lembaga itu, ada potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga hal yang membuat program Kartu Pekerja berpotensi merugikan keuangan negara.

Pertama, soal konflik kepentingan antara mitra platform Kartu Pekerja dan penyedia pelatihan. Kedua, soal apakah pelatihan tersedia gratis atau berbayar. Dan ketiga, soal layak tidaknya pelatihan yang ditawarkan dalam program tersebut. Menurutnya, ada dua hal potensi pelanggaran tersebut.

“Waktu diskusi di dalam, yang paling telak, ini barang tersedia gratis, tapi disuruh bayar. Bukan orang milih, tapi disediakan LPP (lembaga penyedia pelatihan). Kalau dia tahu, ini barang gratis, tetapi ditaruh di etalase, di daftar pelatihan, panjang itu urusannya. Sekarang tinggal ditanya, tahu enggak ini barang gratis di luar. Itu kan platform dan LPP. Yang menentukan platform, yang menawarkan LPP. Kalau ternyata dalam prosesnya ada conflict of interest, itu paling telak,” kata Pahala, dalam kutipan Kompas, Jumat (19/6/2020).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menambahkan bahwa potensi konflik kepentingan ditemukan dalam kajian KPK. Utamanya, terkait hubungan lima dari delapan platform digital mitra Kartu Prakerja dengan lembaga pelatihan.

“Ada potensi konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan,” kata Alexander.

Ia menerangkan, 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Ada pun lima platform digital tersebut antara lain Skill Acedemy sebanyak 177 pelatihan; Pintaria sebanyak 69 pelatihan; sekolah.mu sebanyak 25 pelatihan; Maubelajarapa sebanyak 28 pelatihan; dan Pijarmahir sebanyak 11 pelatihan.

Baginya, mereka memiliki kesamaan, mulai dari pemilik hingga badan usaha, serta berada dalam perusahaan yang sama.

Sebagian platform digital mitra Kartu pekerja diketahui juga berperan dalam melakukan kurasi. Akibatnya, kurasi materi pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.

Alexander mengungkapkan hasil kajian KPK. Kajian tersebut menunjukkan, dari 1.895 pelatihan, hanya 13 persen yang memenuhi syarat dari materi ataupun penyampaiannya secara daring.

Kemudian, 89 persen materi pelatihan yang ada sudah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Sebagai informasi, persentase ini diambil dari 327 sampel pelatihan.

“Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol,” kata Alexander.

Potensi tersebut terlihat dari penerbitan sertifikat oleh lembaga pelatihan meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Kemudian, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan semua pelatihan yang sudah dibeli. Jadi, bisa dikatakan, negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *