Lagi, Ancaman Teror terjadi pada Para Aktivis Yogya

Terror terjadi ketika menggelar diskusi daring bertema “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” pada Jumat pekan lalu.

JAKARTA – Kepolisian Daerah DI Yogyakarta mulai mengumpulkan berbagai petunjuk mengenai ancaman terhadap panitia diskusi daring di Universitas Gadjah Mada. Salah satu petunjuk yang diidentifikasi adalah nomor telepon seluler yang digunakan pelaku untuk mengancam panitia diskusi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Yulianto, mengatakan bahwa penyidik kepolisian sudah mengecek satu per satu nomor kontak yang dipakai meneror mahasiswa dan narasumber diskusi tersebut.

Tapi, Yulianto masih merahasiakan hasil identifikasi kepolisian. “Hasilnya belum bisa kami umumkan,” kata dia, dilansir Koran Tempo, Senin (1/6/2020).

Sebagai informasi, diskusi daring bertema “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” pada Jumat pekan lalu itu terpaksa dibatalkan lantaran panitia dan narasumber mendapat terror. Panitia kegiatan diketahui adalah kelompok studi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum kegiatan berlangsung, panitia dan narasumber tunggal diskusi, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia, Ni’matul Huda, diteror melalui pesan WhatsApp.

Terror itu berupa ancaman pembunuhan, perintah penyerahan diri, dan ancaman penjemputan paksa atas nama Kepolisian Resor Sleman dengan tuduhan merencanakan makar.

Kepala Humas Universitas Islam Indonesia, Ratna Permata Sari, juga membenarkan terror yang dialami Ni’matul Huda. Ratna mengatakan, kediaman Ni’matul sempat didatangi orang tak dikenal pada Kamis malam lalu, pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Tak hanya Huda, pihak lain pun terkena ancaman. Presiden CLS, Aditya Halimawan, mengatakan bahwa dirinya Bersama narahubung diskusi Fisco Mudjito dan moderator Muhammad Anugerah Perdana menerima pesan WhatsApp berisi ancaman pembunuhan dan pengenaan pasal makar.

Pesan itu dikirim secara serentak, satu jam sebelum diskusi dimulai, Jumat siang pekan lalu.

Cerita berawal dari isi surat yang ditulis Bagas, menyorot rencana acara diskusi mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang akan digelar esok hari. Entah bagaimana ceritanya, sang penulis menyimpulkan kalau diskusi tersebut adalah gerakan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Tak lama dari itu, mahasiswa yang menjadi panitia pelaksana acara serta keluarganya mendapat ancaman pembunuhan lewat pesan WhatsApp. Ni’matul Huda juga mendapat terror serupa. Rumahnya didatangi orang tak dikenal sebelum diskusi dilakukan.

“Kemungkinan banyak orang terprovokasi oleh surat Pak Bagas itu,” kata Dekan Fakultas hukum UGM, Sigit Riyanto.

Bagas membantah telah memprovokasi masyarakat lewat tulisannya. Ia berdalih membuat tulisan itu berdasarkan poster kegiatan panitia pelaksana. Bagas menafsirkan tulisan pada poster diskusi itu menyiratkan adanya gagasan makar.

“Saya enggak memprovokasi. Saya cuma membaca dari poster itu kok,” kata Bagas.

Bagas juga kukuh tidak salah menafsirkan maksud diskusi mahasiswa tersebut dan tidak dalam kondisi tergesa-gesa membuat penilaian.

Berdasarkan pemahaman Bagas, tujuan diskusi mahasiswa hukum itu memang hendak menurunkan Presiden Joko Widodo karena dianggap gagal dalam menangani pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Bisa saja dibalik itu semua ada sesuatu. Kalau itu dibiarkan, nanti di perguruan tinggi lain menjalankan kayak begitu. Bisa kacau negeri ini,” ujar Bagas.

Karena berbagai terror dan intimidasi, panitia acara terpaksa membatalkan kegiatan diskusi tersebut. Sebelum dibatalkan, panitia sempat mengganti tema diskusi, tapi tak menghentikan ancaman dan terror kepada mereka.

Takut dan Trauma

Ada empat bentuk terror terhadap orang yang mengkritik kekuasaan selama pemerintah Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan keempat pola itu adalah kriminalisasi, peretasan ponsel atau akun media sosial, pembunuhan karakter di media sosial, dan ancaman langsung.

Asfinawati menduga, berbagai pola terror tersebut dijalankan dengan tujuan membuat orang yang melancarkan kritik menjadi takut dan trauma. Dia mendesak Kepolisian RI untuk mengusut tuntas berbagai kasus terror tersebut.

Menurut dia, publik mudah menduga bahwa tindakan tersebut dilakukan pemerintah lantaran terror hanya ditujukan kepada pengkritik pemerintah. “Supaya publik tidak berpikir seperti itu, pemerintah harus mengungkap terror-teror itu,” kata dia.

Menurutnya, sejauh ini kasus terror terhadap pengkritik pemerintah jarang terungkap ke publik. Seperti kasus peretasan ponsel para akademi yang tak setuju dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Pidana pada September 2019.

Ada juga peretasan ponsel seperti Ravio Patra, seorang peneliti sosial di Jakarta yang juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial.

“Ini harus dibongkar. Kalau tidak, orang akan berpikir pemerintah yang melakukan,” kata dia.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *