Lima Juta Orang Menganggur Karena Corona, Daya Beli Tergerus

Ke depan, akan ada banyak rumah tangga yang menghadapi problem keuangan karena 22 persen pekerja yang terkena PHK merupakan kepala rumah tangga dan mereka kehilangan sumber pendapatan

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja telah mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat selama pandemic corona (Covid-19). Jika terjadi penurunan konsumsi tidak terbendung, risiko kredit macet akan meningkat sehingga mengancam sejumlah sektor industri yang bergantung pada tingkat daya beli masyarakat.

Menurut Tirta Segara, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi menambah jumlah masyarakat miskin baru akibat pandemi corona.

“Sepanjang pandemi, 5,23 juta pegawai mengalami PHK,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, dalam kutipan Kompas, Senin (7/9/2020).

Ia berpendapat, aktivitas ekonomi yang terbatas juga mendongkrak jumlah penganggur yang diperkirakan naik ke kisaran 3-5 juta orang.

Ke depan, akan ada banyak rumah tangga yang menghadapi problem keuangan karena 22 persen pekerja yang terkena PHK merupakan kepala rumah tangga dan mereka kehilangan sumber pendapatan.

Dalam proyeksi OJK, 43 persen pekerja yang terdampak PHK akan menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menutupi kesulitan keuangan.

Dari 43 persen tersebut, sebanyak 15 persen sisanya menjual asset, 8 persen menggadaikan asset, 19 persen meminjam uang ke koperasi, dan 6 persen lainnya meminjam uang di bank dan 1 persen menggunakan  platform pinjaman daring.

“Kesulitan keuangan membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 dapat tumbuh negatif 2 persen,” ujarnya.

Keadaan ini berdampak pada peningkatan kredit macet. Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri, Ahmad Siddik Badruddin, mengatakan bahwa peningkatan rasio kredit macet berasal dari sejumlah debitor besar di segmen komersial.

Menurut Laporan Keuangan  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semester I-2020, rasio kredit macet meningkat dari 2,59 persen pada Juni 2019 menjadi 3,28 persen pada Juni 2020.

Ada pun debitor yang memiliki permasalahan arus kas sejak sebelum pandemic antara lain dari sektor perdagangan batu bara, perdagangan mesin dan alat berat, dan perdagangan migas.

Ada potensi gagal bayar dari beberapa debitor yang menerima restruktuisasi, terlebih saat ketentuan restrukturisasi dicabut pada Maret 2021.

“Kami memproyeksikan 7-8 persen debitor yang mendapat restrukturisasi akibat pandemi akan gagal bayar dengan status kredit akan menjadi NPL,” ujarnya.

 

Kredit Bermasalah

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai bahwa risiko kredit bermasalah akan cenderung meningkat di akhir tahun meskipun masih di batas aman.

Saran dia, bank perlu kembali melihat struktur debitor, baik debitor yang lancar maupun yang direstrukturisasi, guna mengukur kebutuhan dana pencadangan apabila program restrukturisasi berakhir.

“Perpanjangan relaksasi harus diwaspadai pada 2022 sebab di situlah NPL baru naik karena perusahaan yang direstrukturisasi kreditnya belum tentu mampu atau memang mereka seterusnya sudah tidak punya kemampuan,” ujar Aviliani.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *