Lumbung Pangan Berkelanjutan Sebagai Pembelajaran Sejarah

Konsep pemulihan dan penataan lahan gambut bisa berjalan biriringan dengan  pengembangan lumbung pangan berkelanjutan.

JAKARTA – Ketua Komite I DPD dan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015, Agustin Teras Narang, menekankan pentingnya konsepsi Lumbung Pangan Berkelanjutan atau Sustainable Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Baginya, keberlanjutan sangat diperlukan dalam rencana pengembangan lumbung pangan selain karena berharap setiap program pemerintah berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat, juga punya pengalaman pahit dalam program sejenisnya.

Tidak hanya tak beranjut sejak era Soeharto, tetapi juga ada kesalahan besar dalam penataan lahan gambut yang berdampak pada kita hingga kini.

Agustin mengutip pernyataan Wakil Menteri LHK bahwa rencana pengembangan lumbung pangan berkelanjutan ini adalah reposisi atau penataan kembali, serta revitalisasi dan rehabilitasi lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalteng.

Untuk diketahui, lahan eks PLG seluas 1,4 juta hektar yang terdiri atas beberapa wilayah dengan kondisi geologis berbeda.

“Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan. Perlu juga upaya memastikan lahan-lahan sawah yang tak produktif dikelola kembali,” kata dia, dilansir Kompas, Selasa (28/7/2020).

“Lahan dengan tanah aluvial yang bisa diberdayakan ditingkatkan kembali fungsinya. Untuk lahan gambut sendiri akan dipulihkan agar ekosistemnya bisa kembali basah serta dapat dikelola dengan skema paludikultur.”

Kemudian, ia menambahkan, reposisi dan revitalisasi ini penting dengan dukungan teknologi tepat guna agar upaya pemulihan lahan gambut bisa dilakukan sebagaimana telah dibuktikan di beberapa lokasi oleh Kementerian LHK serta dikelola seiring sejalan untuk menjaga dimensi ekologisnya.

“Penataan ini diharapkan bisa jadi model percontohan pemulihan lahan gambut sekaligus destinasi agro tourism dan eco tourism di wilayah Kalteng,” imbuhnya.

Baginya, konsep pemulihan dan penataan lahan gambut bisa berjalan biriringan dengan  pengembangan lumbung pangan berkelanjutan.

Itu bisa terjadi jika pemerintah serius menangani dengan semangat berkelanjutan, dukungan pendanaan, serta teknologi dan SDM unggul. Pengalaman kegagalan sejenis pada 2008 salah satunya dipicu keterbatasan dana dan rendahnya komitmen kementerian terkait.

Secara umum, prinsip lumbung pangan berkelanjutan sama dengan arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan 2015 di markas PBB.

Rencana ini tidak hanya jadi kepentingan pemburu rente dan menguntungkan investor luar serta abai pada aspek ekologis, tetapi juga mengedepankan upaya mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Agustin menekankan, tiga hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menetapkan kedudukan hukum untuk agenda ini, membangun pendekatan partisipatif, dan penyiapan masterplan.

“Tujuannya agar sinergitas dan aspek regulasinya dapat memastikan berlangsungnya agenda ini dengan baik,” katanya.

Kemudian, ia melanjutkan, perlu pula penataan peran dan kewenangan dari berbagai pihak, termasuk siapa yang akan memimpin agenda ini serta peran kementerian terkait dan pemda. Baginya, ini penting supaya tak ada kegagalan dalam koordinasi seperti sebelumnya.

Perlu ada upaya perancangan konsultasi publik yang partisipatif agar tak ada satu pun pihak yang ditinggalkan. Jangan sampai agenda ini menciptakan minoritas baru.

“Pendekatan partisipatif dari publik perlu dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari prasangka sosial dan memantapkan kesatuan persepsi masyarakat,” ungkapnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *