Meneladani Pengembangan Hidroponik di Jakarta

Lahan yang digunakan bertempat di bantaran Kali Rawakerbau. Lebar lahannya mulai dari 1,2 meter hingga 2 meter dengan total luas hanya 200 meter persegi

JAKARTA – Langkah Adian Sudiana dan kawan-kawannya dalam mengembangkan pertanian kota patut dicontoh. Sejak tahun 2011, ia dan Sembilan warga RW03 Kecamatan Cempaka Putih itu memang sudah bercocok tanam di bantaran Kali Rawakerbau, sebelum sungai ini diturap beton.

Tujuannya, sebagai penghijauan agar tanah bantaran tidak ambles, sekaligus juga mencegah orang membuang sampah sembarangan.

“Sengaja dibuat hidroponik karena kalinya diturap beton, jadi tanahnya tidak gembur. Tapi karena hidroponik justru jumlah sayuran yang ditanam bisa lebih banyak daripada kalau ditanam langsung di tanah,” kata Ketua Pusat pelatihan Pertanian Swadaya Kementerian Pertanian untuk Kecamatan Cempaka Putih itu, dilansir Kompas (12/11/2020).

Kali Rawakerbau melintasi Jalan Cempaka Putih Tengah yang adalah jalan raya. Tidak ada orang-orang yang lewat menjaga kebersihan. Menurut Adian, hampir tiap pagi ditemukan kantong-kantong plastik berisi sampah rumah tangga yang ditinggalkan begitu saja di bantaran.

Merespons hal itu, Adian bersama teman-temannya membersihkan bantaran. Ternyata upayanya diikuti banyak orang untuk kerja bakti.

Dari situlah, mereka memutuskan untuk menanam sayur dan pohon buah di sepanjang bantaran agar lahan tidak kosong. Tujuannya, sebatas konsumsi rumah tangga para penanam.

Saat bantaran dibeton pada 2016, Adian mengusulkan kepada Kelurahan Cempaka Putih Timur agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian urban dengan metode hidroponik.

Mereka pun membuat kelompok tani RW03 dan segera membuat rangka hidroponik. Mereka memutuskan fokus menanam sayur kangkong, pakcoy, fugue atau sayur pagoda, samhong, dan kubis keriting atau kale. Di sela-sela rangka hidroponik, ditanami mangga dan anggur.

“Bibit kami beli mandiri. Terkadang dinas-dinas dan badan usaha milik pemerintah menyumbang bibit juga. Sebagian dibagikan gratis kepada warga yang mau bercocok tanam di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Lahan yang digunakan bertempat di bantaran Kali Rawakerbau. Lebar lahannya mulai dari 1,2 meter hingga 2 meter dengan total luas hanya 200 meter persegi.

Hasil penanaman yang sudah dipanen dijual ke warga setempat dengan harga Rp10 ribu per 250 gram. Masyarakat yang berminat bisa langsung mendatangi pos kelompok tani tersebut di bantaran kali atau mengontak salah satu anggotanya.

Ketika pandemi Covid-19 melanda, lahan pertanian diketahui sudah panen sebanyak 23 kali.

Hasil panen itu dibagikan gratis kepada warga. Alasannya ada dua hal. Pertama, kelompok tani pada masa ini memiliki misi agar warga RW03 tetap memiliki makanan pendamping.

Mayoritas dari mereka mendapat bantuan sosial sembako dari pemerintah yang berisi beras, mie instan, dan sarden kaleng.

“Misi kedua ialah ‘memaksa’ warga banyak mengonsumsi sayuran. Kami melihat warga, terutama anak-anak banyak memakan mie instan tanpa lauk maupun sayur tambahan. Jadi jika setiap rumah tangga diberi sayur gratis pasti akan mereka makan,” ujarnya.

 

Adopsi Konsep

Ari Fadiati, Dosen Makanan Nusantara dan Kewirausahaan program Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa pengenalan masyarakat terhadap keragaman pangan tidak bisa melalui sosialisasi.

Menurutnya, harus ada kegiatan praktik, bahkan kebijakan politik minimal yang berasal dari pemerintah daerah untuk mendorong warga membuka alternatif pangan pokok selain beras.

Dalam penelitiannya, beras telah menjadi budaya bagi masyarakat di Jawa dan Sumatera. Meski masyarakat mengetahui ada alternatif pangan dan mampu mendapatkannya, mayoritas masyarakat tetap memilih beras. Sebab, menurutnya, ada kenyamanan setelah mengonsumsi nasi.

Ari juga menambahkan, masyarakat juga  tidak tahu mengolah pangan alternatif. Sebagai contoh, cara mengolah pisang berkadar gula rendah maupun labu menjadi pengganti karbohidrat atau bahkan singkong sebagai pengganti nasi. Selain itu, mereka tidak tahu makanan pendamping atau lauk yang cocok dengan pangan pokok itu.

“Pemerintah Kota Depok, dulu pernah menerapkan satu hari dalam sepekan adalah bebas nasi di kantor-kantor pemerintah. Kantin-kantin di lingkungan pemerintah kota akhirnya berkreasi menciptakan makanan-makanan baru dari singkong, jagung, kentang, dan sayuran hijau,” ungkap Ari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengadopsi konsep tersebut. Setidaknya, diterapkan di lingkungan dinas pemerintah sebagai pengenalan. Setelah itu, Ari menyarankan adopsi bisa dilakukan secara bertahap, lalu diturunkan ke masyarakat melalui kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan di sekolah.

(AK/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *