Menilik Prostitusi Tak Sekadar Mengadili

Menangani prostitusi tidak cukup menggunakan pendekatan hukum, namun juga pendekatan sosial-ekonomi

JAKARTA – Persoalan menangani prostitusi tidak cukup hanya menggunakan pendekatan hukum yang hanya mengedepankan kasus pidana, namun juga pendekatan sosial-ekonomi.

Sosiolog dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Agus Mauluddin, menekankan pentingnya pendekatan sosial-ekonomi untuk mengatasi permasalahan prostitusi.

“Tidak cukup dengan pendekatan hukum (yang) mana korban muncikari, kasus pidana, dan sebagainya dalam melihatnya, namun secara sosiologis ada rantai ekonomi di situ antara WPS (Wanita Pekerja Seks), muncikari, tukang ojek, pedagang, wisatawan yang kesemuanya ‘fungsional’,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12).

Agus melanjutkan, jika rantai ekonomi yang fungsional tersebut dipotong, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Maka dari itu, fokus penanganan untuk persoalan prostitusi ada pada pemenuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Jika pemenuhan sosial-ekonomi terpenuhi, ia meyakini rantai fungsional yang telah berfungsi bertahun-tahun lamanya akan tetap berfungsi kalau pun diputus.

Sosiolog yang mendalami kajian prostitusi itu menjelaskan, prostitusi sebetulnya merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama. Bahkan, sambungnya, bisa dikatakan wajar jika prostitusi merupakan salah satu jenis pekerjaan tertua di dunia.

Termasuk di Indonesia, prostitusi sudah ada sejak masa kerajaan Jawa. Pada saat itu, sebutnya, wanita diposisikan sebagai bagian dari komoditas sistem feudal. Seiring perkembangan zaman, prostitusi juga terus menyesuaikan diri.

Pada era kini, Agus menjelaskan bahwa prostitusi justru lebih bermacam-macam. Ada prostitusi yang sifatnya konvensional hingga ke dunia digital.

“Dari yang konvensional, sebut saja lokalisasi, hingga transaksi daring media sosial, dari segi bentuk prostitusi,” kata Agus, lalu ia lanjutkan, “Ragamnya, dari prostitusi terselubung, sebut saja di apartemen, hingga prostitusi berlabel “halal” (kawin kontrak.red) di puncak, yang sedang ramai diperbincangkan (kembali) akhir-akhir ini.”

Sebelumnya, penertiban prostitusi kawin kontrak dilakukan di Bogor. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Informasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Kardenal, mengatakan akan ada penertiban para penghulu yang namanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal ini bertujuan untuk menangani persoalan kawin kontrak yang mencoreng pariwisata puncak, Kabupaten Bogor.

“Kita akan shock therapy amil (penghulu) bodong, calonya juga coba kita tertibkan. Kita tidak ingin puncak terkenal dengan kawin kontraknya, itu bertentangan dengan Karsa Bogor Berkeadaban,” ujarnya, dilansir Antara, Jumat (20/12).

Dalam penyelidikan selanjutnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendeteksi enam desa di Kawasan puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dijadikan lokasi berlangsungnya kawin kontrak.

“Di sekitar Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan, Desa Batulayang, Desa Cibeureum, Desa Cisarua, Desa Cipayung,” katanya.

Ia juga memaparkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menyebut tarif kawin kontrak sebesar Rp5-20 juta dengan rentang waktu kontrak sepanjang 1-2 bulan.

Ade juga mengungkapkan, kawin kontrak rata-rata dilakukan oleh eks tenaga kerja wanita (TKW) asal Cianjur Selatan dengan turis dari Timur Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut, ia ingin banyak pihak juga memperhatikan persoalan tersebut.

“Ini perlu perhatian dan peran khusus agamawan. Diperlukan juga operasi lintas operasi,” pungkas Ade.

(Agil Kurniadi/ Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *