Pelonggaran PSBB Dinilai Berefek Buruk

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada 20 Mei 2020 menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/3238/2020 untuk menyiapkan kehidupan normal baru

JAKARTA – Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa persiapan matang bisa membawa dampak lebih buruk terhadap perang melawan virus corona (Covid-19). Kebijakan itu juga belum tentu signifikan memulihkan ekonomi nasional yang terpengaruh disrupsi sentimen pasar dan rantai pasokan global.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada 20 Mei 2020 menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/3238/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Isi KMK-nya, untuk menyiapkan dunia usaha dan dunia kerja menyambut transisi kehidupan normal baru. Dalam regulasi tersebut, pelaku usaha dan industri diminta menyiapkan protokol kesehatan baru yang lebih ketat untuk tetap beroperasi di tengah pandemi.

Beberapa bentuknya adalah pengaturan lembur dan sif kerja sesuai usia, mengatur asupan nutrisi makanan bagi pekerja untuk menunjang daya tahan tubuh, menerapkan pembatasan jarak fisik di lingkungan kerja, dan penyediaan sarana untuk mencuci tangan.

Sementara, protokol kesehatan pascara-PSBB lebih ketat berlaku. Sebagai contoh, perkantoran wajib menyediakan ruang khusus, seperti fasilitas karantina atau isolasi mandiri untuk mengobservasi pekerja yang memiliki gejala Covid-19.

Kemudian, perkantoran atau pabrik juga harus melakukan penyemprotan disinfektan setiap empat jam sekali. Perusahaan yang berkaitan dengan layanan publik juga harus memasang pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan. Pengukuran suhu tubuh ditetapkan di setiap titik masuk tempat kerja.

Perusahaan juga wajib menerapkan penjagaan jarak fisik terhadap masing-masing orang dengan mengatur jumlah pegawai yang masuk. Jika memang memungkinkan, perusahaan menyediakan transportasi khusus pekerja.

Merespons hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan siap mengikuti anjuran protokol itu.

Namun, Hariyadi tidak menjamin hal serupa dapat dipenuhi begitu sejumlah perkantoran dan pusat perbelanjaan kembali dibuka dalam waktu dekat dan kembali didatangi pelanggan.

“Masalahnya bukan di perusahaan, tetapi di masyarakat. Perusahaan dan pekerja akan lebih mudah karena ada sosialisasi dan kontrol internal. Tapi, kalau sudah berhadapan dengan publik, itu yang harus diantisipasi pemerintah,” kata Hariyadi, dilansir Kompas, Selasa (26/5/2020).

Sebagai contoh, pusat perbelanjaan mal. Karyawan dan manajemen mal relatif bisa patuh pada protokol kesehatan. Akan tetapi, hal itu belum tentu bisa diimplementasikan kepada masyarakat yang berbelanja. Pemerintah dinilai belum memperhatikan kemungkinan serta akses dari relaksasi PSBB itu.

“Itu yang susah. Tidak hanya di mal, tetapi juga ruang publik lain, seperti transportasi. Kalau mau beroperasi lagi, kontrolnya bagaimana? Ini harus jadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Wakil Ketua Umum Apindo, Sintha W Kamdani, menambahkan bahwa dampak pemulihan ekonomi dari relaksasi PSBB tidak akan instan. Sebab, tekanan pada kinerja manufaktur dan ekspor-impor tidak hanya terjadi karena PSBB, melainkan dipengaruhi sentimen pasar global dan rantai pasok global yang terdisrupsi.

“Ada faktor tekanan permintaan pasar nasional dan global yang kami juga tidak tahu pemulihannya akan seperti apa dalam waktu dekat. Itu sangat tergantung pada kepercayaan pasar dalam negeri dan global,” ujarnya.

Shinta memprediksi bahwa permintaan terhadap ekspor dan konsumsi nasional akan tetap naik pascanormal baru. Namun, peningkatannya akan lama dan belum tentu akan setinggi pada masa prapandemi.

“Itu pun dengan proyeksi bahwa normal baru akan sukses ditransisikan pelaksanaannya tanpa menciptakan peningkatan penyebaran wabah secara lebih eksponensial sehingga tidak ada tekanan dari publik dan komunitas internasional yang bisa mendorong sentimen negatif terhadap iklim usaha dan investasi kita,” kata Sintha.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *