Pelonggaran PSBB, Ini Daerah Yang Setuju dan Tidak

Pemerintah DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kota Depok justru akan lebih memperketat PSBB.

JAKARTA – Laporan terkait berkurangnya penambahan kasus baru Covid-19 dari berbagai daerah terus bermunculan. Akan tetapi, meski tren jumlah kasus mulai melandai, banyak pemerintah daerah yang masih berpikir ulang untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar.

Seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali, melaporkan adanya perlambatan pertambahan kasus sejak pembatasan sosial diterapkan pada 24 April lalu.

Menurutnya, pertumbuhan kasus positif turun dari 70 ke 29 persen. Tingkat kematian per kasus turun menjadi 4 persen, dan tingkat kesembuhan naik dari 16 ke 86 persen.

Ismail mengatakan, meski terjadi penurunan jumlah kasus baru, pemerintah kota Makassar belum berniat mengendurkan pembatasan sosial.

“Kami tetap menjalankan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 (mengenai pelaksanaan pembatasan sosial di Makassar),” kata dia, dilansir Koran Tempo, Kamis (14/5/2020).

Hal serupa terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meneken Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 yang mewajibkan pekerja pemerintah dan swasta di Bogor, Depok, dan Bekasi untuk membawa kartu tanda penduduk, surat tugas dari kantor, serta hasil tes negatif uji polymerase chain reaction dan pemeriksaan antibody.

Emil, sapaan akrabnya, juga meneken Peraturan Gubernur Nomor 40 tentang sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan dan penjagaan jarak. Hukumannya berupa teguran, kerja sosial, hingga denda maksimal Rp250 ribu.

Sanksi berupa denda hingga penyegelan tempat kerja disiapkan bagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan dan kewajiban mengadakan tes massif. Meski tren kasus di kawasan penyangga Jakarta menurun, pengetatan tetap diberlakukan otoritas Jawa Barat.

Kata Emil, sebelum PSBB diberlakukan di wilayah Bogor-Depok-Bekasi, angka reproduksi dasar (Ro) Covid-19 berada di angka 1,27. Setelah PSBB berlaku, kecepatan reproduksi virus turun menjadi 1,07. “Sedang kami tarik lagi supaya di bawah 1, supaya bisa dikendalikan,” kata dia.

Di Malang, pemerintah sedang menyiapkan strategi PSBB yang berlaku di kawasan Malang Raya mulai Ahad nanti.

Walikota Malang Sutiaji mengatakan, salah satu bentuknya adalah larangan bepergian bagi 26 ribu warga dengan penyakit kronis. Data tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Berbeda, Kota Tegal dan Sumatra Barat justru ingin melonggarkan PSBB. Walikota Tegal, Muhammad Jumadi, mengatakan langkah tersebut diambil karena tak ada lagi pasien yang positif Covid-19. Saat pembatasan sosial diterapkan pada 23 April lalu, terdapat tiga pengidap corona di Tegal.

“Sejak 7 Mei dinyatakan hijau,” kata Jumadi.

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan pelonggaran akan dimulai di daerah yang nihil kasus, seperti Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok. Ia memastikan kebijakan itu didahului kajian epidemiologis dan survei bersama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

“Pendekatan ini dilakukan di daerah yang sudah negatif di Sumatra Barat,” kata dia.

Irwan mengklaim, penyebaran kasus sudah mereda. Menurutnya, penurunan terjadi karena pemberlakuan pembatasan sosial sejak 22 April dan pelarangan mudik sehingga penyebaran kasus dari luar daerah dapat ditekan.

 

Pengetatan

Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kota Depok justru akan lebih memperketat PSBB. Kepala Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi, dan Energi DKI, Andri Yansyah, menyatakan pihaknya akan tetap berfokus pada jenis industri yang mendapatkan pengecualian atau tetap bisa beroperasi selama PSBB.

“Kami tidak akan mempermasalahkan usia kerja,” ujarnya.

Andri mengingatkan indsutri yang tidak mendapatkan pengecualian dan tak mengantongi izin operasional dan mobilitas kegaiatan industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian harus tutup sementara sampai limitasi di Jakarta rampung. Sebagai informasi, periode kedua PSBB di DKI dimulai 24 April hingga 22 Mei.

Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan pihaknya memperketat pelaksanaan PSBB tahap III dengan memeriksa surat tugas calon penumpang kereta rel listrik.

“PSBB tahap ketiga lebih menekan pergerakan orang,” ujarnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris, mengatakan pihaknya menerbitkan Surat Edaran yang menekankan pimpinan perusahaan yang beroperasi selama PSBB untuk memberikan surat tugas bagi pegawainya yang tetap berkantor. Karyawan yang tak punya surat tugas akan diminta pulang.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *