Pelonggaran PSBB, Ini Sejumlah Syarat yang Harus Dipenuhi

Pemerintah harus memberikan panduan norma untuk sejumlah aktivitas yang menyebabkan keramaian.

JAKARTA – Pemerintah harus memenuhi sejumlah syarat sebelum menghentikan pembatasan sosial berskal besar (PSBB) dan memberlakukan keadaan “normal baru”. Beberapa pakar epidemiologi memberikan saran-saran.

Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, mendesak pemerintah menggunakan data yang valid sebelum melonggarkan kebijakan penanganan wabah.

Sejauh ini, menurutnya pemerintah tak menyajikan data secara transparan. Contoh, angka kematian akibat Covid-19 diduga lebih besar dibanding jumlah yang dilaporkan.

Selain itu, Dicky menambahkan, angka reproduksi kasus (Ro) di suatu daerah yang ingin menerapkan keadaan normal baru harus mendekati nol.

“Intervensi baru bisa dianggap berhasil jika nilai Ro semakin menurun setelah interensi, hingga mendekati nol, yang artinya tidak lagi terjadi penularan,” kata dia, dilansir Koran Tempo, Selasa (19/5/2020).

Sementara, epidemiolog dari Universitas Padjadjaran, Panji Hadisoemarto, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam hal sistem kesehatan jika nantinya terdapat lonjakan kasus.

Sebabnya, pelonggaran PSBB akan membawa risiko penularan di tengah masyarakat. Jadi, sistem kesehatan pun harus didukung metode pelacakan dan identifikasi kasus secara cepat dan akurat.

Panji mengatakan, pemerintah harus memberikan panduan norma untuk sejumlah aktivitas yang menyebabkan keramaian. Contoh, panduan jaga jarak sosial di perkantoran, pabrik, pasar, tempat ibadah, atau sekolah.

Menurutnya, selama masa persiapan menuju normal baru, pemerintah tetap tidak boleh melonggarkan restriksi sosial. Pemerintah juga tak bisa menerapkan periode transisi normal baru secara nasional.

“Penilaian harus berbasis keadaan epidemiologis di suatu daerah,” katanya.

Berdasarkan evaluasi Panji, hingga kini belum ada daerah yang siap melonggarkan pembatasan sosial untuk memasuki normal baru. Jakarta sebagai daerah yang paling awal memberlakukan pembatasan sosial sekalipun, menurutnya belum ada bukti penurunan jumlah kasus baru. Trennya dianggap masih fluktuatif.

Kemudian, Panji melanjutkan, kebijakan pembatasan sosial yang berlaku di Jakarta juga belum membatasi pergerakan warga. Dia mengacu kepada data google mobility yang mencatat sebanyak separuh penduduk ibu kota masih beraktivitas di luar rumah.

“Jakarta saja belum memenuhi syarat. Daerah lain juga begitu, bahkan ada yang tren kasusnya meningkat,” ujarnya.

Karena itu, ia menyaranan agar pemerintah mengacu pada kebijakan Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru menempuh pelonggaran pembatasan sosial setelah tak ada lagi laporan kasus baru sejak akhir April lalu.

“Selandia Baru berhasil melakukan tes massal dan karantina nasional. Pergerakan warga dibatasi, hingga hanya 20 persen populasi yang berada di luar rumah,” kata dia.

Urgensi pelonggaran PSBB tampaknya memang berkorelasi dengan penurunan kasus Covid-19. Untuk diketahui, rata-rata pertambahan kasus baru Covid-19 di Jakarta mulai menurun, begitu juga dengan kematian dan pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19.

Terpisah, organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri menetapkan enam syarat bagi negara-negara di Eropa jika ingin melonggarkan pembatasan sosial.

Enam syarat itu antara lain (1) terdapat bukti bahwa transmisi virus sudah dapat dikendalikan; (2) kapasitas sistem kesehatan sudah memadai untuk mengidentifikasi, melacak kontak, mengisolasi, memeriksa, dan mengkarantina pasien Covid-19; dan (3) risiko penyebaran wabah ke kelompok rentan sudah dapat dikurangi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan permukiman padat penduduk.

Kemudian, (4) seluruh tempat usaha seudah memiliki dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat berupa sistem penjagaan jarak, penyediaan fasilitas cuci tangan, serta penerapan etika batuk dan bersin; (5) otoritas setempat mampu mengendalikan datangnya kasus dari luar daerah; dan (6) kebijakan transisi dari pembatasan sosial ketat ke pelonggaran harus berbasis aspirasi dan keterlibatan warga.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *