Pemda Tolak Rencana Pelonggaran PSBB

Diketahui, pemerintah melonggarkan pemberian izin masuk kantor bagi pekerja berusia di bawah 45 tahun untuk sebelas sektor usaha selama masa PSBB.

JAKARTA – Sejumlah pemerintah daerah menolak rencana pemerintah pusat melonggarkan pembatasan terhadap berbagai aktivitas semasa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasannya, rencana pemerintah pusat tersebut dianggap bertentangan dengan upaya pemerintah daerah mengatasi merebaknya wabah corona (Covid-19).

Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim, mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah pusat yang maju-mundur. Ia mengatakan, seluruh kepala daerah ingin seluruh kepala daerah ingin wabah segera terkendali agar aktivitas publik pulih.

“Tapi kebijakan pusat tak konsisten. Masih tarik-ulur, mau sampai kapan?” kata dia, dilansir Koran Tempo, Rabu (13/5/2020).

Ternyata, Dedie menerangkan bahwa Kota Bogor justru memperketat pembatasan sosial dengan penerapan sanksi sosial bagi pelanggar dibanding melonggarkan aturan.

Meski hukuman dalam peraturan walikota itu bersifat nonpidana, ia optimis kebijakan tersebut bakal efektif mengendalikan pergerakan warga Bogor.

Bogor diketahui bisa menjadi daerah yang berpeluang bebas dari virus corona lebih awal, menurut beberapa ahli. Kendati demikian, Dedie menganggap pengetatan masih diperlukan untuk menekan kasus di dalam wilayah, sekaligus mencegah penularan dari luar Kota Bogor.

“Jadi, fase kita bukan lagi pencegahan, tapi penutupan penularan, baru berhasil,” kata dia.

Sementara, Pemerintah DKI Jakarta juga memperketat pembatasan sosial melalui penerapan sanksi.

Hukuman itu termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur pengenaan denda paling banyak Rp250 ribu bagi warga yang tak mengenakan masker di luar rumah. Warga yang melanggar juga diwajibkan memakai rompi khusus sebagai bentuk hukuman sosial.

Diketahui, pemerintah melonggarkan pemberian izin masuk kantor bagi pekerja berusia di bawah 45 tahun untuk sebelas sektor usaha selama masa PSBB.

Sebelas sektor usaha itu antara lain kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis. Kemudian, sektor usaha pelayanan dasar, utilitas public dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, menerangkan bahwa disepensasi bagi warga berusia di bawah 45 tahun diberikan berdasarkan pertimbangan atas data yang dihimpun Gugus Tugas.

Data tersebut menunjukkan, penduduk berumur di bawah 45 tahun memiliki imunitas yang lebih tinggi dibanding mereka yang usianya lebih tua. Saat virus menjangkit mereka, kebanyakan pekerja kelompok usia muda ini tak menunjukkan gejala. Angka kematian pasien berumur di bawah 45 tahun pun lebih rendah dibanding pasien kelompok usia lainnya.

Pemerintah diketahui melonggarkan pembatasan untuk pekerja usia produktif ini demi menekan gelombang pemutusan hubungan kerja.

Karenanya, Doni mengatakan, pemerintah menganjurkan pimpinan perusahaan memberikan prioritas kepada kelompok usia 45 tahun ke bawah.

“Pemimpin perusahaan harus memperhitungkan data yang dikumpulkan oleh Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan ahli epidemiolog dari berbagai perguruan tinggi,” ujarnya.

Kritik

Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menilai kebijakan melonggarkan aktivitas bagi pekerja di bawah 45 tahun berlawanan dengan program pemerintah meredam penularan wabah Covid-19.

Menurutnya, pelonggaran itu berisiko memperparah transmisi lokal Covid-19 yang saat ini teleh menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Risiko tersebut justru berasal pekerja berusia muda pembawa (carrier) virus corona yang tidak menunjukkan gejala medis tertentu.

Mereka berpotensi menularkan virus di tempat kerja ketika dalam perjalanan, atau saat kembali ke rumah. “Ini langkah yang kontradiktif karena warga di bawah 45 tahun itu kebanyakan OTG (orang tanpa gejala.red),” ungkapnya.

Menurutnya, risiko dari dispensasi untuk pekerja muda bisa diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan transportasi publik beroperasi selama masa PSBB. Pelonggaran itu berisiko memperluas penyebaran virus ke luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Insiator gerakan advokasi kebijakan penanganan wabah Lapor Covid-19, Irma Hidayana, menuding kebijakan pelonggaran pembatasan tidak disertai kajian yang memadai.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah harus menyusun kajian epidemiologis disertai pertimbangan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya jika ingin mengubah kebijakan PSBB di suatu daerah.

“Faktanya, berdasarkan kajian dari kampus ataupun peneliti independen, kasus bukannya menurun, malah sebaliknya,” ungkapnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *