Pemerintah Putuskan Tidak Lockdown

Pemerintah tak mengambil kebijakan karantina wilayah tersebut di daerah manapun, termasuk Jakarta.

JAKARTA – Setelah isu lockdown beredar, ternyata opsi kebijakan tersebut tidak diberlakukan. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan lockdown atau menutup diri, lalu menekankan social distancing.

Kepala Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan pemerintah tak mengambil kebijakan karantina wilayah tersebut di daerah manapun, termasuk Jakarta.

“Sesuai instruksi presiden, tidak ada lockdown untuk pencegahan meluasnya Covid-19,” kata dia, dilansir Koran Tempo, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, pemerintah memilih menggencarkan pemeriksaan massal, mengkampanyekan jaga jarak (social distancing), serta menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penyebaran Covid-19, nama resmi virus corona itu.

Pemerintah, tegasnya, sudah mengimpor 150 ribu unit alat tes kilat dari Cina, dari target pengadaan sebanyak 1 juta unit. Peralatan ini menjadi bekal petugas dinas kesehatan di daerah.

Staf khusus presiden bidang sosial, Angkie Yudistia, mengatakan pemerintah pusat menginginkan penerapan pembatasan interaksi sosial berjalan secara optimal.

Angkie menambahkan, Jokowi sudah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan jaga jarak guna menangkal wabah. Menurutnya, masyarakat masih bisa menjaga produktivitas meski bekerja dari rumah.

“Dengan menjaga jarak, kita mengurangi potensi keterjangkitan,” katanya.

Sebagai informasi, pembatasan interaksi atau social distancing yang dimaksud memiliki karakteristik berikut. Pertama, pembatasan kegiatan perkantoran swasta dan pemerintahan.

Kedua, penutupan tempat dan acara yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, seperti pertemuan sosial, budaya, keagamaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan; kegiatan konser musik seperti pekan raya, festival, bazar, pasar malam, dan resepsi keluarga; dan kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Serta, kegiatan unjuk rasa, pawai, dan karnaval.

Ketiga, pengetatan jumlah peserta akad nikah tidak lebih dari 10 orang dan dilaksanakan di tempat terbuka. Keempat, pengurangan jam operasional pada bank.

Kelima, pembatasan interaksi sosial dalam MRT yang mencakup pengurangan jam operasional menjadi pukul 06.00-20.00; pengurangan jarak antarkereta setiap 5 menit untuk sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk; dan pembatasan jumlah penumpang maksimal 60 orang per gerbong atau 360 orang per rangkaian.

Keenam, pembatasan sosial dalam kereta listrik Jabodetabek berupa pengurangan jam operasional menjadi pukul 06.00-20.00; pengurangan jarak antarkereta setiap 10 hingga 30 menit yang bervariasi pada setiap rute.

Ketujuh, imbauan kepada warga untuk tidak bepergian ke luar rumah maupun luar daerah. kedelapan, pengurangan jam buka sejumlah pusat belanja dan restoran. Kesembilan, mendorong penggunaan jasa pengantaran barang, terutama bahan pokok. Kesepuluh, penundaan jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *