Pemerintah Segera Bentuk Tim Pemburu Koruptor

Desain TPK tersebut hampir sama seperti yang dibentuk pemerintah pada 2004.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim pemburu koruptor (TPK). Tim ini akan mengejar pelaku korupsi beserta asset hasil tindak pidana korupsi.

Sejauh ini, ia mengatakan rancangan instruksi presiden (Inpres) tim pemburu koruptor sudah ada di Kemenko Polhukam. Setelah inpres ditandatangani, pembentukan tim segera dilakukan.

“Secepatnya dibentuk tim itu. Tentu dengan menampung semua masukan dari masyarakat. Ini perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan saling sabot,” kata Mahfud melalui keterangan resminya, Selasa (14/7/2020), dilansir Kompas (15/7/2020).

Menurutnya, desain TPK tersebut hampir sama seperti yang dibentuk pemerintah pada 2004. Mahfud akan melibatkan institusi di dalam tim berupa Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa departemen teknis lainnya.

Pelibatan institusi itu juga sesuai dengan amanat undang-undang untuk melakukan tugas, pokok, dan fungsi mengejar,  serta menangkap buron kasus pidana.

Anggota Komisi III DPR dari partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan bahwa tidak masalah TPK diaktifkan kembali. Tetapi, di dalam TPK tersebut, harus ada penguatan koordinasi antarinstansi yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.

Dalam kasus buron terpidana korupsi hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Joko S Tjandra misalnya, koordinasi antarinstansi benar-benar lemah. Sehingga, orang seperti Joko bisa keluar-masuk Indonesia dengan leluasa, bahkan membuat KTP hingga mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, Taufik menekankan agar TPK dapat dihidupkan kembali dengan modifikasi, yaitu penguatan koordinasi dalam sistem peradilan tindak pidana terpadu.

“Belajar dari pengalaman kasus Joko S Tjandra kemarin, memang ada masalah lemahnya koordinasi, dan sharing data yang tidak berjalan di lembaga hukum. Ke depan, harus ada pembagian data yang saling kait mengait antarlembaga tersebut,” kata Taufik.

Ia menambahkan, sebelum menghidupkan tim lama, sebaiknya ada evaluasi kekurangan dari tim terdahulu.

Evaluasi meliputi apa saja yang menjadi kelemahan dari TPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga dianggap kurang optimal dalam mengejar para pelaku tindak pidana yang melarikan diri.

“Jangan sampai, tim baru ini terjerumus dalam kesalahan yang sama,” kata Taufik.

Laporan dari Indonesia Corruption Wath (ICW) menunjukkan, dari 16 buron yang dikejar TPK, hanya 4 buron yang berhasil ditangkap dalam kurun waktu 8 tahun tim bekerja. Salah satu kendala yang mengemuka adalah para buron tersebut berada di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan RI.

Tapi, ada efek samping dari pembentukan ini yang terkesan mendiskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sekretaris badan Pengurus Nasional Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan bahwa tidak perlu membentuk TPK.

Baginya, keberadaan TPK bisa mendelegitimasi KPK lantaran dengan adanya TPK, hal itu menunjukkan KPK tak ada taji atau hanya sekadar macan ompong.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *