Pemerintah Tidak Boleh Melegalisasi Ganja

Pelegalan ganja bisa memicu peningkatan patologi sosial di ranah masyarakat

JAKARTA – Sosiolog dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Agus Mauluddin, menyarankan kepada pemerintah agar tidak melegalisasi ganja.

Saran ini berkaitan dengan pernyataan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, dalam lansiran Antara, Minggu (2/2), yang menyatakan “…keinginan untuk melegalisasi ganja perlu ditelusuri motivasi dan kepentingannya, apakah untuk kepentingan masyarakat atau sindikat.”

Agus melihatnya dari sudut pandang sosial budaya yang tumbuh di ranah masyarakat. Jika legalisasi ganja benar-benar diresmikan, Agus menilai akan ada benturan antara legalisasi ganja dan anggapan ganja membahayakan untuk anak bangsa oleh masyarakat.

“Kami kira potensi terjadinya begitu besar, langkah preventif kiranya perlu menjadi pilihan, tolak usulan Legalisasi Ganja,” kata Direktur Eksekutif CIC itu, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/2).

Tak hanya itu, pelegalan ganja juga bisa memicu peningkatan patologi sosial di ranah masyarakat. Dijelaskannya, orang-orang yang telah mengonsumsi ganja akan menjadi pecandu. Diawali dari  ganja kemudian narkotika. Ketika telah menjadi pecandu, maka mereka tidak segan untuk melakukan hal apapun demi mendapatkan narkotika yang diinginkan.

Penyimpangan yang dilakukan, kata Agus, bisa mencuri atau merampok, bahkan bisa membunuh korban. Pecandu berpotensi melakukan hal tersebut demi mendapatkan uang untuk membeli barang haram itu.

“Patologis dalam bentuk kriminal,” ujarnya. “Bagi generasi muda millennial, masa depan mereka akan sirna dan ketahanan bangsa akan tiada.”

Ada pun motif dari legalisasi ini, dugaan dia, adalah ganja untuk kepentingan industri, bukan konsumsi. Akan tetapi, Agus masih meragukan jaminan motif industri tersebut sewaktu-waktu bisa saja bergeser ke ranah konsumsi.

Ia juga menilai perizinan tanaman ganja bermotif industri yang dalihnya mensejahterakan petani dan korporasi bisa diselewengkan. Sementara, aktor-aktor sindikat bisa sangat diuntungkan.

“Relasi aktor ekonomi (sindikat.red) akan bersembunyi ‘di ketiak’ oknum aktor legal yang diberi mandat produksi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menolak usulan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli.

Pada rapat bersama Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, Kamis (30/1), Rafli mengusulkan agar pemerintah menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor.

Menurutnya, ganja mudah tumbuh di Aceh dan ada peluang ekspor mengingat sejumlah negara di dunia memang melegalkan ganja. “Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” ujarnya.

Usulan tersebut ditolak lantaran tanaman tersebut masih masuk dalam narkotika golongan I hingga saat ini.

“Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dimasukkan ke dalam golongan I, melarang tanaman ganja mulai dari biji, buah, jerami, hasil olahan atau bagian tanaman lainnya untuk tujuan apapun,” ujar Irjen Pol Arman Depari, dalam lansiran Antara, Minggu (2/2).

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *