Pendapatan Negara Anjlok, Indonesia Harus Pikul Beban 2021

Indonesia harus memikul beban berat tahun lalu pada tahun 2021 ini. Sumber Kompas (13/1/2021) menunjukkan, Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berpotensi turun hingga 15 persen. Angka penurunan tersebut lebih tajam dari perkiraan sebelumnya yang berkisar 10 persen.

Ditengarai, pendapatan negara anjlok karena penerimaan pajak yang tertekan. Realisasi penerimaan pajak per 30 November sebesar Rp925,34 triliun atau turun 18,55 persen dari periode sama tahun lalu. Penurunan penerimaan pajak berdampak signifikan karena kontribusinya mencapai 70 persen dari total pendapatan negara.

Realisasi penerimaan keuangan akan menjadi Rp 965,71 triliun jika penerimaan pajak tahun 2020 benar turun 15 persen. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 985 triliun atau 91,9 persen target APBN.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkirakan hilangnya potensi penerimaan pajak hingga Rp 80 triliun per tahun akibat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Tarif PPh badan diputuskan turun bertahap dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2020 dan 2021 hingga 20 persen pada 2022.

Tren penerimaan pajak sesungguhnya sudah terjadi sebelum krisis Covid-19. Akibat pendapatan negara merosot tajam, pemerintah tak punya banyak pilihan untuk membiayai kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi selain dengan berutang. Rasio utang pemerintah juga meningkat dari 29,8 persen pada Desember 2019 menjadi 38,13 persen pada November 2020.

Pemerintah menggunakan instrumen APBN secara jor-joran selama pandemi Covid-19 berlangsung. Akan tetapi, belanja yang semakin tinggi ditambah anjloknya pendapatan akibat resesi dan pemotongan tarif PPh badan memperlebar defisit fiskal dan kebutuhan pembiayaan tahun 2020.

Kemudian, peningkatan utang akibat besarnya kebutuhan  pembiayaan berisiko memperketat ruang fiscal dalam jangka Panjang jika tidak ada reformasi yang dilakukan terkait pendapatan negara. Bank Dunia memperoyeksikan pembayaran bunga utang akan naik menjadi rata-rata 2,4 persen PDB per tahun pada 2021-2022 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,7 persen PDB.

Pembayaran bunga utang ini dapat terus meningkat tanpa adanya reformasi. Karena itu, pemerintah mesti menyusun strategi agar instrumen APBN tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi atau merespons krisis Covid-19 sementara, tetapi mencapai tujuan jangka menengah panjang.

Penurunan pendapatan negara terutama pajak dan peningkatan utang pemerintah tak bisa dihindari. Akan tetapi, potensi risiko masa depan masih bisa diantisipasi dengan konsistensi reformasi. Semua pihak berharap 2021 bukan hanya jadi tahun pemulihan sementara, melainkan juga menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian Indonesia di masa depan.

(AK/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *