Pengesahan RUU Cipta Kerja: Buruh Kecewa, Pengusaha Setuju

Substansi RUU diklaim meningkatkan perlindungan kepada pekerja. Salah satunya JKP yang dikelola mekanisme BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung APBN.

JAKARTA – Risang Yoga tampaknya kecewa dengan pengesahan RUU Ciptaker. Ia pun melakukan  mogok nasional, sama dengan teman-teman lainnya.

Buruh industri metal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu merasa mogok nasional menjadi pilihan mereka. Ini terjadi setelah aspirasi dari federasi dan serikat metal, dan adanya larangan unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Mogok nasional sesuai instruksi (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia). Kecewa sudah ada pendekatan dari pimpinan serikat, tetapi nyatanya kemarin dikebut. Sudah ajukan masukan kepada yang mulia (DPR) ternyata tetap dikebut,” ucap Risang, Selasa (7/10/2020), dilansir Kompas.

Ia menerangkan sejumlah poin penolakan mereka, yakni pesangon dihilangkan, upah minimun dihapus, upah dihitung per jam, serta hak cuti hilang dan tak ada kompensasi.

Tenaga alih daya diganti kontrak seumur hidup, tidak akan ada status karyawan tetap, potensi pemutusan hak kerja sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan hilang. Kemudian, karyawan berstatus tenaga kerja harian, protes dilarang dengan ancaman pemutusan hak kerja, libur hari raya hanya pada tanggal merah, dan tidak ada penambahan cuti.

Hal yang sama juga terjadi pada Felby Mandala. Perempuan 25 tahun itu waswas nasibnya sebagai tenaga alih daya bakal suram setelah terbit UU Cipta Kerja. Sebab, besar kemungkinan berkurangnya jaminan kesejahteraan.

“Sebelum ada UU Cipta Kerja saja kondisi sudah sulit. Upah pas-pasan setelah pemotongan sana-sini dan tekanan kerja besar. Untuk upah sesuai minimum regional harus kerja di atas 3 tahun dan tergantung penilaian pimpinan,” tutur Felby.

Kekhawatiran juga terjadi pada Budi Alimuddin. Pria 41 tahun itu khawatir potensi berkurangnya kesejahteraan dari upah per jam, per pekan, dan per bulan jika perusahaan menentukan sendiri besaran upah tanpa  konsultan independen.

“Apa pun itu, kalau pengawasannya lemah dan mudah disogok, adalah sia-sia. UU Cipta Kerja pengesahan saat pendemi, di mana orang-orang tak bisa bersuara dengan terbuka. Kesannya ada konspirasi antara pemerintah, perlemen, dan korporasi,” kata Budi.

 

Bertentangan

Sementara itu, opini bertentangan justru terjadi di kalangan asosiasi pengusaha. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menuturkan bahwa RUU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Menurutnya, RUU ini mampu menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala masuknya investasi, yakni tumpeng tindih aturan dan perizinan. RUU Cipta Kerja dinilainya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi.

“Dinamika ekonomi global saat ini di tengah pandemi memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat,” kata Shinta.

Begitu juga menurut Supratman Andi Agtas. Bagi Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang juga Ketua Badan Legislasi DPR itu, RUU tersebut tak merugikan pekerja.

Ia mengklaim substansi RUU meningkatkan perlindungan kepada pekerja. Salah satunya JKP yang dikelola mekanisme BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung APBN.

“Persyaratan pemutusan hubungan kerja tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil, yang diatur di UU Ketenagakerjaan. Kemudahan berusaha yang diatur di dalam UU ini dijamin untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, dan usaha besar,” katanya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *