Perlu Lebih Cermat Mengamati Kasus Uighur

Kasus tersebut lebih merujuk kepada isu separatisme dibanding soal agama dan Islamofobia, namun tetap menjadi persoalan kemanusiaan yang serius.

JAKARTA – Memahami kasus penindasan kaum Uighur perlu lebih cermat lagi. Kasus tersebut sebetulnya lebih merujuk kepada isu separatisme dibanding soal agama dan Islamofobia, namun tetap menjadi persoalan kemanusiaan yang serius.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah Cina atas (kaum) Uighur bukan semata masalah agama dan Islamofobia, namun lebih kepada isu perbedaan identitas mayoritas-minoritas dan isu separatisme,” kata pengamat politik dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Insan Praditya Anugrah dalam tulisan resminya, Senin (30/12).

Dalam hal ini, Insan mengutip pernyataan Duta Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, yang menekankan bahwa tindakan represif tersebut dilakukan dengan alasan adanya kelompok separatis yang ingin mendirikan negara baru bernama Turkistan Timur.

Dari pernyataan itu, ia memiliki dua pandangan. Pertama, hal tersebut harus dihargai sebagai self-determination atau penentuan keputusan sendiri atas sebuah identitas. Seharusnya, dalam konteks ini, Pemerintah Cina mengadakan referendum untuk kaum Uighur.

Kedua, ia melihat dari sisi realisme hubungan internasional. Dari sudut pandang tersebut, sesungguhnya tidak ada negara yang mau merelakan wilayahnya lepas dari bagiannya.

Apalagi, jika negara itu memiliki kekuatan finansial, militer, dan pengaruh kuat di ranah regional dan internasional seperti Republik Rakyat Cina (RRC).

Ada pun sepak terjang separatisme Kaum Uighur yang diamati Insan telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1990-an misalnya, terjadi serangkaian protes kaum Uighur untuk berpisah dengan RRC yang diselesaikan dengan tindakan represif.

Represinya berupa pembatasan kepada muslim Uighur untuk beribadah di masjid, memiliki sekolah Islam, dan praktik peribadatan lain di publik yang tidak sesuai dengan arahan negara.

“Represi tersebut nyata terjadi, namun tidak dapat dibaca semata karena ‘RRC’ memusuhi ‘Islam’,” sebut lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Represi tersebut bisa dibandingkan dengan keberadaan etnis Hui, etnis selain Uighur, yang juga sama-sama beragama Islam yang lebih mendapatkan toleransi dalam praktik beragama oleh Pemerintah RRC.

Mereka, sebutnya, boleh membangun sekolah Islam swasta, masjid, dan juga boleh beribadah di dalamnya. Sebaliknya, kaum muslim Uighur mendapat pengekangan beragama dengan tidak diizinkan memiliki sekolah Islam dan tidak dapat beribadah di ruang publik.

“Perlakuan berbeda pemerintah RRC terhadap dua entitas muslim ini karena permasalahan etnisitas dan separatisme. Uighur, yang merupakan etnis keturunan Turki, tidak pernah merasa bahwa mereka bagian dari Cina,” ungkapnya.

Selama ini, sepak terjang Pemerintah RRC terhadap kaum Uighur penuh dengan dinamika. Kata Insan, sebetulnya Pemerintah RRC tidak melarang praktik beragama terhadap kaum Uighur, namun mereka mengawasi ketat kegiatan beragamanya—yang bahkan sampai ke ranah tafsir kitab suci.

Pemerintah RRC juga melarang sejumlah praktik peribadatan keagamaan untuk dilaksanakan di tempat publik yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Hal tersebut, menurut Insan, merupakan bentuk cengkeraman negara atas kebebasan melaksanakan aktivitas agama yang tetap tidak bisa dibenarkan.

Kendati demikian, hubungan RRC dengan Islam tak selalu buruk dalam sejarah bernegara. Insan menjelaskan, ada beberapa kejadian sejarah yang menunjukkan bahwa Pemerintah RRC membela Islam.

Seperti halnya, kasus pelarangan buku ‘Xing Fengsu’ yang dianggap melecehkan agama Islam pada 1990-an dan juga pelarangan penggambaran babi di televisi nasional Cina untuk menghormati orang Islam pada 2007.

“Lalu, pasca-kasus Charlie Hebdo tahun 2015, pemerintah RRC menyerang ideologi liberal dan menuding kebebasan berpendapat ala liberal yang dinilai melampaui batas telah menyinggung umat Islam,” jelasnya.

Soal Hak Asasi Manusia

Namun bagaimanapun juga, kata Insan, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia tersebut harus diakhiri. Pemerintah RRC memiliki alasan bahwa pembatasan dilakukan agar separatisme di wilayah Xinjiang itu tidak menguat melalui praktik-praktik keagamaan secara kolektif.

Namun, menurutnya, pendekatan yang membatasi hak-hak sipil tersebut harus diubah. Sebab dengan pendekatan tersebut, justru semakin menjadikan etnis Uighur merasa bukan bagian dari “Cina”.

Situasi akan jadi semakin buruk jika Pemerintah RRC bersikeras mempertahankan imajinasi mereka tentang wilayah “Cina” yang utuh dengan kekerasan dan paksaan, bukan dengan cara meraih simpati.

Karenanya, Insan menekankan pentingnya mengubah pendekatan yang bersifat represif itu.

“Negara, dengan segala perlengkapan dan perangkat yang dimilikinya untuk berkuasa dan mengelola kekerasan, seharusnya mengubah pendekatan dan cara pandangnya dalam memperlakukan etnis minoritas yang dianggap berbeda dari mayoritas,” pungkasnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *