Persoalan Klaim Natuna Dinilai Rugikan Nelayan

Kerugian juga tidak hanya soal penangkapan ikan, tetapi juga berujung kepada kerusakan lingkungan.

JAKARTA – Selain memantik ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina, persoalan klaim wilayah perairan Natuna oleh Cina juga dinilai merugikan masyarakat nelayan di sekitar wilayah tersebut.

“Tentunya (merugikan) pak. Pasti. Aturan di air laut ketika sudah ditempati tidak bisa ditempati lagi,” ujar Sosiolog dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Eva Royandi, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Kamis, (9/1).

Ia menjelaskan, banyak aktor atau pihak yang berkepentingan terhadap perairan wilayah Natuna. Mulai dari aktor negara, pelaku bisnis, lembaga internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Empat aktor itu, sebutnya, adalah aktor besar yang memiliki kapasitas berbeda-beda.

Negara menurutnya memiliki otoritas yang secara sah dalam mengelola semua wilayah di Natuna secara hukum internasional. Pelaku bisnis bermain dalam ranah kekuasaan modal.

Kemudian, lembaga internasional memiliki kekuasaan otoritas atau kebijakan untuk mengawal aturan internasional wilayah Natuna. LSM memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan wilayah laut agar tidak rusak.

Sedangkan, masyarakat nelayan merupakan aktor di luar empat aktor tersebut, atau disebutnya aktor akar rumput. Keberadaan aktor-aktor akar rumput masih berada jauh di bawah aktor-aktor besar. Akan tetapi, kata dia, mereka memberikan dampak ekonomi bagi aktor besar.

Kehadiran Cina menurutnya dalam mengklaim perairan wilayah Natuna jelas merugikan nelayan. Sebab, hal tersebut dapat mengurangi keuntungan aktor rumput itu melalui penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Sebagai informasi, Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menunjukkan, potensi perikanan di Natuna Kabupaten Natuna sebesar 49.453,68 ton dalam setahun. Praktik penangkapan illegal, diyakini Royandi, akan memberikan dampak pada sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di wilayah Natuna.

Negara Cina sebagai aktor memiliki dasar kekuasaan modal yang lebih besar dibanding Indonesia. Begitu pula pelaku bisnisnya, skala modal milik Indonesia jauh di bawah kuasa modal kapal-kapal Cina yang masuk ke wilayah tersebut.

Royandi mengungkapkan, banyaknya nelayan tradisional serta nelayan kecil yang memiliki teknologi alat tangkap sederhana akan kalah dengan kapal-kapal yang sudah modern.

“Proses penangkapan perikanan di Natuna akan terganggu, karena seolah-olah terjadi suatu tragedy of enclosure atau pemagaran yang dilakukan oleh negara lain di wilayah Indonesia,” ungkap sosiolog yang menekuni kajian nelayan itu.

Saat ini, Royandi menilai masyarakat pesisir di wilayah natuna mendapatkan ketidakpastian untuk menangkap sumber daya perikanan di Natuna, karena harus berhadapan dengan kapal-kapal penangkap perikanan dari negara Cina.

Meski tidak menyebutkan nilai kerugiannya, Royandi tetap meyakini masalah tersebut memengaruhi kepada hasil penangkapan dan ekonomi mereka.

“Biasanya bicara kerugiannya tidak (secara) angka,” kata dia, lalu ia tambahkan, “Tapi, ada kerusakan lingkungan karena proses penangkapan ikan yang ilegal umumnya merusak, yang penting dapat ikan banyak.”

Lebih lanjut, kehadiran Cina juga dapat menambah kerusakan lingkungan. Bagi Royandi, tragedi tersebut akan dapat merusak lingkungan lantaran proses penangkapan ikan yang berlebih dan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya laut di Natuna.

“Apabila dibiarkan saja oleh pihak negara, kerusakan yang terjadi berdampak secara ekologi pada nelayan Indonesia di wilayah Natuna,” kata dia.

Soal Kedaulatan

Menurut Royandi, terjadinya konflik di wilayah perairan Natuna tidak lepas dari pandangan bahwa sumber daya laut adalah jenis sumber daya milik bersama atau common pool resources. Common pool resources, dalam pemanfaatannya, bersifat terbuka atau open access.

Dengan sifat open access tersebut, Royandi menilai hal tersebut akan memberikan peluang terjadinya titik temu kelompok kepentingan terhadap sumber daya laut. Hal ini menurutnya yang terjadi di wilayah Natuna.

Konflik kepentingan tersebut, kata Royandi, tidak lepas dari pandangan negara Indonesia tentang sumber daya laut yang bertentangan atas klaim wilayah Natuna yang dilakukan oleh pihak Cina—melalui Nine Dash Line (Sembilan garis putus-putus).

Sementara, sambungnya, Indonesia memahami pengelolaan sumber daya laut berdasarkan pada state property atau disebut dengan sifat quasi open accessQuasi open access adalah kondisi dimana tidak bisa semua orang dapat mengakses sumber daya laut secara sembarangan.

“Apalagi, berhubungan wilayah antar-negara, maka masalahnya berhubungan dengan kedaulatan negara Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersedia mencari ikan hingga ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ketua Asosiasi Nelayan, Dampo Awang Bangkit Suyoto, mengatakan langkah ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan catatan mendapatkan jaminan keamanan selama melaut.

Selain meminta keamanan, ia berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang berangkat ke Natuna.

“Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan, juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas,” ujar Dampo Awang, Selasa (7/1), dilansir Antara.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *