Persoalan Klaim Natuna oleh Cina: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Respons dari berbagai pihak mengenai persoalan Natuna dipaparkan perlu diketahui beberapa akhir ini

JAKARTA – Persoalan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina memanas, lantaran sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.

Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum, Laut, The United Nation Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Cina tidak memiliki hak apapun atas perairan itu, menurut konvensi tersebut.

Akan tetapi, kapal-kapal asing milik Cina itu tetap melakukan penangkapan ikan yang berjarak 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Namun, Cina secara sepihak mengklaim kawasan tersebut masuk ke wilayah mereka dengan sebutan Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus-Putus).

Dalam persoalan tersebut, inilah perkembangan terbaru mengenai berbagai respons dari banyak pihak yang perlu diketahui.

Menteri Pertahanan dan Menteri Kemaritiman Tempuh Jalur Diplomasi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan membahas persoalan Natuna melalui jalur negosiasi kedua belah pihak. Pemerintah, kata dia, akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.

Bahkan, ia meyakini masalah tersebut tidak akan mengganggu hubungan ekonomi antar kedua negara.

“Kita tentunya gini, kita masing-masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, Bagaimanapun Cina negara sahabat,” kata dia, saat hendak menyambangi kantor Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/1), dilansir Antara.

Terpisah, Luhut meminta persoalan klaim Cina tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Ia juga meyakini masalah itu tidak akan mengganggu hubungan investasi kedua negara.

“Ya makanya saya bilang, untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga musti lihat, kita ini harus membenahi diri,” pungkasnya.

Parlemen: Jangan Dipandang Sebelah Mata

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Bahri Anshori, mengatakan persoalan klaim Natuna oleh Cina tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Saya tidak sependapat dengan pernyataan seorang pejabat yang mengatakan persoalan Natuna ini jangan dibesar-besarkan. Bagi saya, persoalan Natuna ini tanpa dibesarkan memang persoalan besar karena menyangkut kedaulatan RI,” kata dia, dilansir Antara, Selasa (7/1).

Ia juga mendorong Presiden Joko Widodo agar aktif melakukan lobi internasional dan memperkuat diplomasi. Pemerintah Indonesia, sambungnya, harus secara tegas menolak klaim sepihak Cina, serta menjelaskan posisi dan sikap RI dengan tegas.

“Jika perlu kita melakukan gugatan arbitrase internasional melalui mekanisme huku, internasional atas pelanggaran ZEE Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah Indonesia perkuat armada penjaga pantai atau coast guard di perairan Natuna.

Sebab, petualangan Cina akan terus berulanjut dan berulang di wilayah tersebut. “Oleh karena itu, penguatan armada penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna menjadi sangat relevan,” ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, Selasa (7/1), dilansir Antara.

Bamsoet menegaskan, Indonesia tidak boleh mundur dari Laut Natuna Utara, mengingat punya landasan UNCLOS 1982. Untuk itu, mengingat ada landasan UNCLOS 1982, ia menyarankan tidak perlu perundingan atau negosiasi dengan pihak Cina.

Nelayan Siap Bertandang ke Natuna

Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersedia mencari ikan hingga ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan catatan mendapatkan jaminan keamanan selama melaut.

Selain meminta keamanan, lanjutnya, ia berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang berangkat ke Natuna.

“Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan, juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas,” ujar Ketua Asosiasi Nelayan, Dampo Awang Bangkit Suyoto, Selasa (7/1), dilansir Antara.

Militer Siap Perkuat Natuna

Dilansir Antara, Senin (6/1), Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah, menegaskan bahwa prajurit Kodam I/BB siap memberikan bantuan personel untuk memperkuat wilayah Natuna, Kepulauan Riau.

“Kodam I/BB siap bergerak apabila diperintahkan komando atas,” ujar Fadhilah, lalu ia lanjutkan,” Siap bergerak apabila diperintahkan komando atas.”

Sementara itu, TNI Angkatan Udara menerbangkan empat pesawat tempur F-16 dari Skadron udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau, untuk melaksanakan patroli wilayah terluar Indonesia.

Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka, menerangkan pengerahan empat pesawat tempur itu diperintahkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam arahan Operasi Lintas Elang 20.

“Empat pesawat F-16 berangkat sekarang,” kata dia, dilansir Antara, Selasa (7/1).

Berhubung dengan hubungan diplomatik yang memanas karena klaim Natuna oleh Cina, ia menekankan operasi itu merupakan bagian dari operasi rutin yang hanya digeser ke Natuna.

Ia menampik pengiriman jet tempur itu bukan untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun, melainkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

“Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita,” ujarnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *