Presiden Bubarkan 18 Lembaga  Tak Efektif

Sebanyak 18 lembaga yang dibubarkan ini bukan yang direkomendasikan Kementerian PAN RB.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan 18 lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 pada Senin (20/7/2020). Berbagai tugas dan fungsi lembaga-lembaga ini dialihkan ke Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dan kementerian-kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam komperensi pers, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil dengan melihat situasi perekonomian nasional.

Kemudian, perlu juga dilihat dari perkembangan Covid-19 yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan tes, perkembangan vaksin dan antibody, maupun program perekonomian yang dikerjakan dalam tahun jamak (multiyears).

“Keberadaan lembaga-lembaga itu tidak efektif, memperpanjang birokrasi, menimbulkan tumpang-tindih fungsi dan kewenangan, serta mengakibatkan anggaran tidak efisien,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, dilansir Kompas, Selasa (21/7/2020).

Lembaga-lembaga yang dibubarkan dalam Perpres 82/2020 antara lain Tim Transparansi Industri Ekstraktif; Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015.

Serta, Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Kemudian, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan; Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor; Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations juga dihapus.

Lembaga-lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan atau Peraturan Presiden yang terbit pada kurun waktu 2004-2014.

Ada juga lembaga-lembaga bentukan periode 2015-2019 yang juga dibubarkan. Lembaga-lembaga itu di antaranya Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019; dan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Serta, Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Masih ada lembaga-lembaga bentukan tahun 2000 dan periode sebelumnya yang ikut terkena eliminasi, seperti Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri; Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization; Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN; dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Institusi-institusi tersebut dibubarkan bersama Perpres 82/2020.

Selanjutnya pula, ada pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA dilaksanakan Komite Kebijakan dan/atau Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Deputi IV Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa fungsi dan peran lembaga-lembaga ini sudah dilakukan kementerian/lembaga yang ada. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga itu tidak efektif, memperpanjang birokrasi, menimbulkan tumpang-tindih fungsi dan kewenangan, serta mengakibatkan anggaran tidak efisien.

 

Bukan Rekomendasi Men PAN RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan bahwa 18 lembaga yang dibubarkan ini bukan yang direkomendasikan Kementerian PAN RB.

Sebelumnya, Kementerian PAN RB juga mengusulkan 19 lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang.

Hingga 2017, ada 23 lembaga non struktural (LNS) yang sudah dibubarkan sejak 2014.

Saat ini, ada 98 LNS lagi yang masih eksis dan dikaji. Dari 98 LNS itu, sebanyak 71 lembaga dibentuk berdasarkan Undang-undang, 6 berdasarkan peraturan pemerintah serta 21 dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan peraturan presiden.

“Prioritasnya yang mudah dan akan dibubarkan yang didasarkan pada keppres atau perpres karena berdasarkan keputusan Presiden saja dan tidak terkait badan legislasi,” ujar Tjahjo.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *