Produksi Garam Terpuruk, Garam Diusulkan Jadi Kebutuhan Pokok

Pemerintah tengah menyusun regulasi penetapan komoditas garam sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting.

JAKARTA – Garam diusulkan menjadi barang kebutuhan pokok agar bisa mendorong stabilisasi harga garam rakyat.

Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Miftahul Huda, mengemukakan bahwa pemerintah tengah menyusun regulasi penetapan komoditas garam sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kebijakan tersebut sedang dirumuskan dalam revisi Peraturan presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam perubahan Perpres tersebut, komoditas garam diusulkan masuk sebagai barang kebutuhan pokok, yakni beryodium, serta barang penting, yakni garam bahan baku.

Pemerintah dapat segera memberlakukan harga pokok pembelian (HPP) garam dengan penetapan sebagai bahan kebutuhan pokok dan penting.

Huda menambahkan, KKP telah mengusulkan patokan HPP garam. Patokan HPP garam itu antara lain meliputi garam kualitas I (KW 1) seharga Rp800 per kilogram (Kg), garam kualita II (KW 2) seharga Rp550 per Kg, dan garam kualitas III (KW 3) seharga Rp350 per Kg.

Usulan itu disetujui dalam kali rapat koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. “Kami harapkan perpres dan HPP garam bisa segera difinalisasi,” katanya, dalam kutipan Kompas, Rabu (9/9/2020).

Selain pengaturan harga, pihaknya juga mendorong komitmen penyerapan garam, rakyat sebanyak 1,5 juta ton oleh industri. Di sisi lain, pihaknya membangun mesin pengolahan garam, di tujuh lokasi, yakni di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Sampang, dan Pamekasan.

Pembangunan mesin pengolahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat agar mencapai standar kebutuhan garam industri, yakni kadar Nacl minimal 97 persen. Operasional mesin pengolahan ditargetkan mulai Desember 2020.

Sebagai informasi, produksi garam terpuruk tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan merevisi target produksi garam dari 2,5 juta ton menjadi 1,5 juta ton. Meski produksi garam nasional turun, harga garam di petambak justru anjlok.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut stok garam rakyat per 26 agustus 2020 mencapai 778.136 ton.

Rinciannya, sebanyak 105.036 ton hasil produksi tahun ini, sementara 673.100 ton lainnya merupakan sisa produksi tahun lalu. Adapun 38.789 ton lainnya produksi PT Garam (Persero).

Karena harga anjlok, petambak garam tahun ini menghadapi dilema produksi. Harga jual panen garam saat ini masih di kisaran Rp250-350 per Kg di tingkat petambak. Sementara itu, rata-rata ongkos produksi garam di kisaran Rp450-550 per Kg.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, Muhammad Hasan, menilai bahwa pemerintah telah menggulirkan program peningkatan produktivitas tambak garam, antara lain melalui bantuan geomembran, normalisasi saluran, dan perbaikan sarana.

Bantuan tersebut diperuntukkan meningkatkan kualitas dan daya saing produksi garam agar harga sesuai harapan petambak.

Walaupun begitu, program peningkatan mutu dan produktivitas garam nasional belum diimbangi harga garam yang layak.

“Program pemerintah memberdayakan petambak untuk meningkatkan mutu dan produktivitas garam nasional tidak sebanding dengan realitas harga yang terus jatuh. Ini juga dipengaruhi oleh industri yang masih setengah hati menggunakan garam rakyat untuk kebutuhan industri,” katanya.

Hasan menambahkan, pihaknya berharap solusi pemerintah dengan mendorong regulasi agar komoditas garam segera dimasukkan sebagai barang pokok dan penting.

Ini menjadi landasan menentukan harga pokok pembelian (HPP) garam. Pembenahan tata niaga garam perlu untuk stabilisasi harga dan melindungi petambak garam.

“Selama garam tidak dimasukkan sebagai komoditas bahan pohok dan barang penting, maka penetapan HPP sulit dilakukan. Sebaliknya, harga garam akan mengacu mekanisme pasar yang dikuasai pabrikan sehingga nasib petambak garam lokal selalu terombang-ambing,” katanya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *