PSBB Anies Buat Usaha Mal dan Hotel Kelabakan

Selama PSBB, sebanyak 11 sektor usaha dikecualikan dari penghentian aktivitas bekerja.

JAKARTA – Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang menimbulkan pro dan kontra. Alphonsus Widjaja agak kontra dengan keputusan Anies Baswedan sebagai Gubuernur DKI Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) itu menilai langkah maksimal kesehatan masyarakat tetap terjaga dan dunia usaha terselamatkan. Kendati demikian, pembatasan restoran dan kafe akan menurunkan tingkat kunjungan ke mal.

“Kami akan mematuhi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kendati tingkat kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan diperkirakan akan turun kembali,” ujar Alphonsus dalam kutipan Kompas, Minggu (13/9/2020).

Sedikit berbeda, Roy N Mandey mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Meski PSBB diterapkan, Ketua Umum asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) itu mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap membolehkan  pusat perbelanjaan dan ritel tetap buka dengan pembatasan kapasitas.

Ada pun protocol yang telah menjadi adaptasi kebiasaan baru bagi para pelaku usaha.

“Paling tidak, apa yang kita perjuangkan dalam 2-3 hari ini ditanggapi positif bahwa mal dan ritel bisa buka,” katanya.

Meski begitu, pembatasan restoran untuk sebatas melayani pesan antar dan bawa pulang akan berefek domino terhadap penurunan tingkat kunjungan orang ke mal. Roy mengatakan, gerai makanan dan minuman selama ini mempengaruhhi tingkat kunjungan ke mal hampir 50 persen.

Baginya, strategi pemberian diskon tidak akan berdampak pada peningkatan belanja masyarakat. Pemberlakuan PSBB akan mengurangi kunjungan orang ke mal secara psikologis.

“Orang akan menahan bepergian dan belanja. Kami berharap dalam masa PSBB ini tetap ada stimulus bagi pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan,” katanya.

Roy menambahkan, peritel telah berusaha maksimal untuk membangun pendekatan ke konsumen dan kayanan belanja secara multisaluran. Beberapa di antaranya berupa memanfaatkan kanal sosial media, seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, dan komunitas.

Dengan adanya penurunan daya beli, Aprindo berharap pemerintah menggulirkan bantuan tunai ke masyarakat untuk kembali menggerakkan daya beli.

Hotel Sepi

Tak hanya mal, PSBB juga akan berdampak negatif ke bisnis perhotelan. Hariyadi B Sukamdani mengemukakan bahwa ketidakpastian masih akan membayangi hingga ditemukannya vaksin Covid-19.

Karenanya, kebijakan pemerintah seharusnya fokus pada upaya pencegahan Covid-19 melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Penelusuran kasus Covid-19 dengan memanfaatkan data raksasa dan perangkat teknologi. “Tanpa upaya preventif dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan, stimulus berapa pun akan jebol dan tak sanggup mengatasi pandemi Covid-19,” katanya.

Perhotelan yang diperbolehkan tetap buka selama PSBB, menurutnya, dinilai belum tentu efektif menjaring pengunjung. Namun, jika tidak ada tamu, akan menimbulkan beban biaya operasional.

Selama pelonggaran PSBB, tingkat okupansi di DKI Jakarta rata-rata baru menyentuh 30 persen saat hari kerja (weekdays) dan cenderung menurun saat akhir pekan. Padahal, tingkat keuntungan kotor (GOP) hotel baru bisa didapat jika okupansi di atas 30 persen.

“Hotel masih beroperasi tetapi merugi, apalagi biaya operasional hotel cenderung tetap,” kata Hariyadi.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB mulai Senin (14/9/2020).

Pertimbangannya adalah angka kematian, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi, dan keterisian tempat tidur di ruang perawatan intensif. Kebijakan rem darurat ditarik setelah lima kali PSBB transisi.

Selama PSBB, sebanyak 11 sektor usaha dikecualikan dari penghentian aktivitas bekerja.

Sektor-sektor usaha itu antara lain kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta keuangan. Kemudian, ada logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *