PSBB Khawatirkan Pedagang Warung

Menurut data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jakarta, kasus Covid-19 di ibu kota mencapai titik tertinggi pascalibur Panjang pada Agustus hingga Desember 2020

JAKARTA – Sani nampaknya mulai cemas. Penjual tongseng di Pusat Kuliner Ex Pasar Blora Sementara, Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, mengakui bahwa kebijakan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dirasakan langsung dampaknya.

Pusat kuliner biasa melayani pekerja kantoran hingga sopir ojek daring yang beraktivitas di Kawasan bisnis Sudirman.

“Di jam makan siang tadi sudah terasa sepinya. Biasanya saya melayani belasan pesanan, tadi cuma kurang dari 10 mangkok. Kalau malam ini ditutup jam 7, siapa juga yang mau mampir karena orang kantoran biasanya makan malam jam delapan ke atas,” ujarnya, dilansir Kompas (9/1/2021).

Bernard pun demikian. Penjaga salah satu kedai kopi kecil di bilang Tosari, Jakarta Pusat, itu mengatakan bahwa PPKM belum berdampak langsung pada penjualan di kafenya.

Akan tetapi, ia mengakui penjualan sejak pandemi masih di bawah rata-rata penjualan normal. Pembeli yang datang minum di tempat selalu di bawah 50  persen. Bernard mengatakan, pembeli datang untuk membawa pulang kopi atau memesan lewat layanan pesan-antar daring.

“Tapi, secara keseluruhan, penjualan masih sepi. Apalagi, kami sangat mengandalkan pekerja kantoran yang cenderung lebih suka datang langsung daripada pakai online delivery,” ucapnya.

Sebagai informasi, mulai hari Senin (11/1/2021), mulai terjadi PPKM di Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2021. Menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021, rumah makan harus membatasi kapasitas hanya 25 persen dan waktu makan di tempat sampai pukul 19.00.

Layanan makanan melalui pesan-antar diizinkan sesuai denagn jam operasional restoran. Rumah makan itu termasuk warung makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima, atau lapak jajanan pada lokasi binaan atau sementara.

 

Gagal Menekan

Rakhmat hidayat, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, menilai bahwa penetapan PPKM oleh pemerintah pusat merupakan bukti bahwa PSBB yang dijalankan pemerintah daerah secara umum gagal menekan penularan Covid-19.

Menurut data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jakarta, kasus Covid-19 di ibu kota mencapai titik tertinggi pascalibur Panjang pada Agustus hingga Desember 2020.

PSBB yang dijalankan pada 14-11 Oktober 2020 dilaporkan memang berhasil menurunkan kasus positif hingga 50 persen. Namun, setelah PSBB kembali melonggar, angka kasus naik lagi.

Menurut Rakhmat, salah satu penyebab turunnya kepatuhan warga adalah kedisplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang hanya diawasi seadanya.

Roy Mandey, Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), mengatakan bahwa penerapan PPKM perlu dijadikan momentum pemerintah untuk menyalurkan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) kepada ara pekerja di ritel modern dan mal.

“Bantuan bisa dengan memberikan subsidi upah sebesar 50 persen, untuk mencegah potensi kebangkrutan atau penutupan gerai usaha peritel maupun mal akibat pandemi,” sarannya.

Roy meyakini, upaya peningkatan kedisiplinan semua lapisan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan  adalah kunci pemulihan ekonomi. Akan tetapi, upaya meningkatkan daya beli masyarakat tetap penting.

Ia berharap BLT bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dapat digulirkan agar masyarakat dapat menerimanya.

“Penyaluran dengan memanfaatkan digitalisasi melalui teknologi finansial adalah salah satu cara yang efisien dan efektif. Ini dapat menghindari interaksi pemberi dan penerima, serta dapat memfokuskan masyarakat penerima hanya membelanjakan kebutuhan pokok sehingga memberi dampak bagi peningkatan demand konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

(AK/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *