PSBB untuk Jawa dan Bali, Ini Penerapannya

Pemerintah menetapkan kriteria daerah yang harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali membatasi kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan Covid-19. Ia menyatakan, diperlukan pembatasan kegiatan masyarakat atau pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah peningkatan penuaran Covid-19.

Pemerintah pusat mendorong pembatasan kegiatan guna menekan penularan Covid-19. Menurut rencananya, pembatasan ini akan diberlakukan pada 11-25 Januari.

Pembatasan yang akan diberlakukan di Jawa dan Bali menempatkan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten sebagai “ujung tombak”. Penegakan aturan pembatasan tersebut bergantung dari ketegasan aparat di daerah.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah menetapkan kriteria daerah yang harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kriteria tersebut adalah angka kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, kasus aktif di atas rata-rata nasional, dan keterisian ruang isolasi dan ICU rumah sakit di atas 70 persen.

Menurutnya, kabupaten/kota yang memenuhi salah satu parameter—tingkat kematian di atas rata-rata nasional 3 persen, kesembuhan di bawah angka nasional 82 persen, kasus aktif di atas rata-rata nasional 14 persen, dan keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen. Semua itu harus menerapkan pembatasan.

Pemerintah pusat mendorong kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang memenuhi salah satu dari empat parameter itu untuk melakukan pengetatan PSBB.

Berdasarkan data pemerintah pusat, pengetatan harus dilakukan di semua wilayah di DKI Jakarta. Untuk Provinsi Banten, pengetatan berlaku di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Di Jawa Barat, pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi selain di Kabupaten Bogor dan Bekasi serta Kota Bogor, Bekasi, dan Depok yang berbatasan dengan Jakarta.

Di Jawa Tengah, pengetatan PSBB diberlakukan di Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembatasan diterapkan di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Pemerintah pusat juga menetapkan pengetatan PSBB di Surabaya Raya dan Malang Raya (Jawa Timur) serta Denpasar dan Kabupaten Badung (Bali).

”Pemerintah mendorong pembatasan 11-25 Januari,” kata Airlangga, dilansir Kompas (6/1/2021)

Ada pun pemberlakukan pembatasan lain meliputi rempat kerja perkantoran yang menerapkan WFH sebesar 75 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring; kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Kemudian, kegiatan restoran makan di tempat hanya berkapasitas sebesar 25 persen, lebih kepada layanan pesan-antar; operasional pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00; kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Sementara, kegiatan di tempat ibadah dapat dilaksanakan dengan kapasitas sebesar 50 persen; kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum dilakukan pengaturan; dan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas

(AK/Research Associate)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *