Rencana BPJS akan Kelas Tunggal, Pengamat: Harus Cermat!

Rencana pemberlakuan kelas tunggal dalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

JAKARTA – Pemerintah akan memberlakukan kebijakan kelas tunggal dalam pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok aturan tentang pelayanan berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) itu.

Rencana pemberlakuan kelas tunggal dalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan tersebut menyebutkan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standard dilakukan demi keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan.

Terawan tak menampik dugaan bakal ada perubahan cakupan tindakan dan penyakit yang bekal ditanggung dalam sistem JKN kelas tunggal. Ia mengutip Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberi pelayanan kebutuhan dasar kesehatan.

“Sebab, kalau pelayanan BPJS Kesehatan tak terbatas, tidak akan sanggup, collapse,” ujar Terawan, pekan lalu, dilansir Koran Tempo, Senin (15/6/2020).

Menurut Terawan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus defisit menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera menerapkan layanan kelas tunggal. Untuk itu, perlu ada pembatasan pengeluaran atau penyesuaian pemberian manfaat.

“Ini tidak bertujuan untuk menurunkan manfaat peserta, tapi mengoptimalkan,” kata dia.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan selama ini membagi tiga kelas perawatan berdasarkan pilihan peserta, yakni kelas I, kelas II, dan yang terendah kelas III.

Ada pun peserta penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah masuk dalam kelas III. Fasilitas, sarana, dan prasarana layanan kesehatan dibedakan sesuai dengan kelas yang dipilih.

Setelah pemerintah memberlakukan layanan kelas tunggal, hanya ada satu kelas perawatan untuk semua peserta program JKN. Di kelas standar ini, semua fasilitas, baik sarana maupun prasarana layanan kesehatan, akan diseragamkan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, mengatakan bahwa meski pelayanan berbasis KDK dan rawat inap kelas standard itu akan mulai berlaku paling lambat Desember mendatang, peleburan kelasnya tidak akan berlangsung sekaligus.

“Skenario awal akan menjadi dua kelas dulu, selanjutnya kelas tunggal,” kata dia.

Menurutnya, DJSN sedang menyusun regulasi kelas tunggal untuk peserta program BPJS Kesehatan. Regulasi akan mengatur penentuan definisi dan kriteria kelas standard JKN yang disepakati semua pemangku kepentingan atau stakeholder.

Ia menambahkan, ada 11 kriteria kelas standard yang sudah disepakati Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit.

“Setelah itu, akan kami diskusikan dengan stakeholder terkait,” ujar dia.

Dalam menerapkan layanan kelas standard, Muttaqien melanjutkan, pemerintah perlu melihat kesiapan rumah sakit, fasilitas kesehatan, anggaran, dan tenaga kesehatan. Terlebih saat ini, sebagian besar rumah sakit masih berfokus menghadapi sebagian besar rumah sakit masih berfokus menghadapi pandemi Covid-19.

Sejauh ini, penerapan kelas tunggal di mana program JKN akan diikuti penyesuaian tarif iuran yang harus dibayarkan peserta. “Perihal penyesuaian tarif iuran nanti akan dilihat dalam proses kajian kebijakan tersebut,” ujarnya.

 

Harus Cermat

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa dalam menentukan tarif iuran, pemerintah seharusnya membuat hitungan yang cermat.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat. “Sebab, besaran premi seluruh peserta akan seragam dan bisa tumpang-tindih,” ujarnya.

Saran dia, pemerintah perlu mengakomodasi aspirasi perwakilan peserta dari setiap kelas, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *