Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Bekasi Masih Diprotes

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bekasi, presentasi warga yang sembuh mencapai 93 persen meski ada penambahan kasus Covid-19.

BEKASI – Tindakan dari Inayatullah tampaknya menggebrak dunia pendidikan di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu sedang mempersiapkan dan membahas rencana kembali dimulainya kegiatan belajar tatap muka di sekolah yang sebetulnya bertentangan dengan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.

Kami sedang membahas bersama tim (rencana kegiatan belajar tatap muka), mulai dari pengaturan dan lain sebagainya. Kami akan lanjutkan lagi,” kata Inayatullah.

Sejauh ini, pihaknya masih berdiskusi untuk mencari model yang tepat saat memulai kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Pembahasan tersebut termasuk juga dengan simulasi atau tanpa simulasi saat pembelajaran tatap muka resmi bergilir.

Ada enam sekolah percontohan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD) yang menjadi gelaran simulasi, di antaranya SMP Negeri 2 Kota Bekasi, SMP Victory, SMP Nassa, SD Negeri Pekayon Jaya VI, SD Negeri Jaticempaka VI, dan SD Al Azhar VI.

“Prioritas pembelajaran tatap muka di sekolah bisa jadi akan bertambah dibandingkan jumlah sekolah saat simulasi. Makanya kami masih berdiskusi hal teknis untuk harus ada simulasi dulu atau tidak,” ucap Inay, dilansir Kompas (10/11/2020).

Rencana Kota Bekasi memulai pembelajaran tatap muka sebelumnya disampaikan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Menurutnya, kegiatan belajar tatap muka sudah bisa dimulai di daerah tersebut. Sebab berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bekasi, presentasi warga yang sembuh mencapai 93 persen meski ada penambahan kasus Covid-19. Angka kesembuhan itu diperkuat dengan menurunnya angka kematian yang saat ini sebesar 2 persen.

“Jadi menurut saya sekolah (belajar tatap muka) sudah bisa dilakukan. Daripada belajar daring, bikin anak-anak malas dan tidak bergerak,” kata Rahmat.

Hingga Senin, akumulasi kasus Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 7.325 kasus. Dari jumlah itu, 6.789 kasus dinyatakan sembuh, 393 kasus dirawat atau isolasi mandiri, dan 143 kasus meninggal.

Dari 2,4 juta populasi penduduk di Kota Bekasi, Rahmat berpendapat warganya yang terpapar Covid-19 hanya 0,03 persen. Dari 0,03 persen warga yang positif Covid-19, sebanyak 93 persen kasus dinyatakan sembuh.

 

Urgensi Penundaan

Namun, Heri Purnomo berpendapat lain. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi taat pada SKB empat Menteri.

Hal ini disebabkan status Kota Bekasi yang masuk ke dalam zona merah yang berarti memiliki risiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

“Pemerintah daerah boleh menetapkan kebijakan, tetapi tetap harus berlandaskan keputusan bersama empat menteri. Pembelajaran tatap muka hanya boleh digelar di daerah zona hijau dan kuning,” kata

Dalam SKB empat menteri yang direvisi pada 7 Agustus 2020, diterangkan daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dapat menggelar pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Heri menambahkan, sebagian besar orang tua masih berharap pembelajaran tatap muka ditunda hingga pandemi di Bekasi melandai dan sejalan dengan ketentuan SKB empat menteri.

Baginya, penundaan sangat urgen karena menggelar kegiatan belajar tatap muka di saat Kota Bekasi masih berstatus zona merah sangat berisiko.

“Anak-anak yang masih SD dan SMP tentu saja masih sulit diatur (patuh protokol kesehatan). Jika sifatnya masih simulasi, justru lebih bagus dimulai dari kalangan kampus atau universitas. Dari segi kedewasaan, kampus bisa menjaga protokol kesehatan,” ucap Heri.

Heri mengatakan, hasil simulasi itu belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk memulai kegiatan belajar tatap muka di sekolah dalam hal persiapan pembelajaran tatap muka.

Sebab, kesiapan infrastruktur masing-masing sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka berbeda-beda.

“Aspek yang harus dilihat itu, yakni anak-anak ini rentan. Sejauh mana juga Pemerintah Kota Bekasi memastikan anak-anak siap dalam menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(AK/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *