RUU Ciptaker Dinilai Beri ‘Karpet Merah’ untuk Kapal Asing

Proses penyusunan RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik, khususnya pemangku kepentingan laut dan perikanan.

JAKARTA –  Zulficar Mochtar tampaknya khawatir terhadap dampak RUU Cipta Kerja terhadap nelayan. Selain penyusunan RUU Cipta Kerja dinilai cacat prosedur, hal itu juga menuai keresahan dan mengabaikan dinamika sosial masyarakat kelautan dan perikanan.

Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu mengkhawatirkan perizinan kapal penangkapan ikan berbendera asing untuk beroperasi kembali di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Padahal, sebelumnya dalam pasal 27 UU 45/2009, kapal penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib mematuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, serta wajib membawa dokumen perizinan. Pelanggaran ketentuan itu dikenai sanksi administratif.

Ia menerangkan, kebijakan moratorium kapal asing dan penutupan investasi perikanan tangkap bagi asing yang berlangsung selama 5 tahun terakhir berdampak pada tumbuhnya usaha perikanan dan meningkatnya stok ikan nasional. Hal ini akan menekan pelaku usaha dalam negeri dan nelayan kecil.

Penggunaan alat tangkap modern dan skala besar kapal asing telah menguras sumber daya ikan di Indonesia. Dengan adanya pembukaan tersebut, dikhawatirkan melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal.

“Penangkapan ikan skala besar dikhawatirkan mematikan usaha penangkapan ikan rakyat yang kini sedang tumbuh dengan modal dan kekuatan sendiri,” kata Zulficar, Minggu (11/10/2020), dilansir Kompas.

Ia menambahkan, proses penyusunan RUU Cipta Kerja juga tidak transparan dan minim partisipasi publik, khususnya pemangku kepentingan laut dan perikanan.

Di sisi lain, ada indikasi resentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perizinan perikanan dan  pengelolaan sumber daya pesisir yang ditarik ke pemerintah pusat menggambarkan upaya pelemahan peran pemerintah daerah. Padahal, pengelolaan pesisir dan perikanan juga mengusung prinsip desentralisasi dan mendekatkan pengelolaan kepada rakyat.

Riyono juga sependapat bahwa UU ini memberikan ruang laut untuk dikuasai kapal asing. Ketua Dewan Pengurus Pusat Aliasi Nelayan Indonesia (Anni) itu menyebut bahwa RUU Cipta Kerja menghapus aturan bahwa kapal berbendera asing harus menggunakan anak buah kapal dalam negeri minimal 70 persen pada UU 45/2009.

Anni khawatir, operasi penangkapan ikan asing di ZEEI akan kembali melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal, serta mematikan usaha penangkapan ikan rakyat yang sedang tumbuh dengan modal dan kekuatan sendiri.

Tak hanya itu, Anni juga menyorot definisi nelayan. Menurutnya, RUU Cipta Kerja mengubah definisi nelayan kecil diubah sehingga tidak lagi berbasis kepemilikan kapal maksimal 10 GT dan hanya berbasis kegiatan penangkapan ikan.

Ia khawatir ini mengancam perlindungan nelayan tradisional dan nelayan kecil.

“Ini membuat nelayan akan semakin sulit, bahkan kita akan sulit menemukan nelayan kecil atau tradisional di laut karena ruang laut bisa jadi dikuasai oleh pengusaha dan investor asing yang berlindung di balik RUU Cipta Kerja,” kata Riyono.

RUU Cipta Kerja, tambahnya, juga cacat secara prosedur. RUU ini melanggar UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. RUU Cipta Kerja itu menurutnya sulit diakses publik.

(AK/Research Associate)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *