RUU Ciptaker Dinilai Buka Impor Daging dan Sulitkan Peternak

Perubahan pasal 36B membuka peluang impor daging beku dan ayam potong beku yang beresiko membanjiri pasar.

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai membuka peluang impor daging dan para peternak tak bergairah.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, Yeka Hendra Fatika,  mengatakan bahwa perubahan pasal 36B membuka peluang impor daging beku dan ayam potong beku yang beresiko membanjiri pasar.

Ada pun produk hewan beku cenderung lebih murah dibandingkan yang dihasilkan peternak dalam negeri. Akibatnya, peternak dalam negeri akan gulung tikar dan beralih menjadi pedagang.

Selain itu, kegiatan peternakan turut menyumbang penyediaan bahan baku untuk pupuk organik dari kotoran hewan. Dengan tidak adanya kewajiban mengimpor dalam bentuk bakalan, petani akan kehilangan sumber bahan baku pupuk organik.

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 37 UU Nomor 41 Tahun 2014. Pasal 37 RUU Cipta Kerja berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 1 disebutkan, pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

Pada pasal yang sama, Ayat 2 dan Ayat 2a mengamanatkan bahwa pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. Kemitraan itu dapat berupa kerja sama permodalan atau pembiayaan, pengolahan, pemasaran, pendistribusian, dan/atau rantai pasok.

Yeka berpendapat, perubahan Pasal 37 itu membuat peternak tidak lagi memiliki insentif dalam kegiatan beternak. Perlindungan bagi peternak semakin tergerus. Secara jangka panjang, industri peternakan nasional akan terdampak.

Selain itu, RUU Cipta Kerja membuat peternak skala kecil menjadi semakin tidak bergairah dan gulung tikar.

Menurut Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Muladno, RUU Cipta Kerja bukan solusi terhadap problematika riil yang dihadapi peternak.

“Perubahan tersebut (dalam RUU Cipta Kerja) justru tidak menciptakan pekerjaan bagi peternak di desa,” ujarnya, Rabu (14/10/2020), dilansir Kompas.

Hal itu tampak dari perubahan Pasal 36B dalam RUU Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36B Ayat 1, pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Ayat 2, 3, dan 5 dalam pasal itu menyebut bahwa pemasukan ternak harus berupa bakalan yang beratnya tidak boleh melebihi batas berat tertentu. Pihak yang mengimpor bakalan wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat empat bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 36B Ayat 1 menjadi pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak. Ketentuan mengenai pemasukan ternak berupa bakalan pun tidak tertera dalam rancangan aturan itu.

Padahal, Muladno mengatakan ketentuan wajib impor produk ternak berupa bakalan bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri dan menciptakan kegiatan ekonomi.penggemukan bakalan dapat menggerakkan petani yang menghasilkan hijauan bahan pakan untuk ternak ruminansia. Dengan tidak adanya ketentuan bakalan, Indonesia tidak lagi punya nilai tambah.

(AK/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *