RUU Ciptaker Potensi Menumpuk Impor Pangan

RUU Cipta Kerja dekat dengan konsep ketahanan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam negeri dan dunia (importasi)

JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) membuka peluang lonjakan impor pangan. Pengesahan UU tersebut merevisi UU 18/2012 tentang pangan.

Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani Indonesia, berpendapat bahwa revisi terhadap sejumlah pasal dalam UU 18/2012 itu jelas memberi ruang importasi pangan yang lebih luas.

Dalam ketentuan umum UU 18/2012, diterangkan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama itu tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pasalnya, itu dirubah menjadi ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Jadi, pangan impor sebagai salah satu prioritas pengadaan.

“Posisinya (pangan impor) sama dengan pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional,” ujarnya, Rabu (7/10/2020), dilansir Kompas.

Menurutnya, salah satu alasan pemerintah dan DPR mengubah norma itu adalah karena Indonesia terikat dengan perjanjian pertanian yang merupakan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Idham mengatakan petani yang menjadi korbannya. Padahal, UU hadir untuk melindungi petani.

Ia menambahkan, RUU Cipta Kerja juga merevisi beberapa pasal dalam UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satunya pasal 44 ayat 2 yang memungkinkan alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum.

Sementara, RUU Cipta Kerja menyebut alih fungsi lahan pertanian dimungkinkan tidak hanya untuk kepentingan umum, tetapi untuk proyek strategis nasional.

Menurut Idham, petani tidak mungkin dipisahkan dengan tanah. Untuk itu, reforma agraria menjadi salah satu jalan menyejahterakan petani. Semangatnya semestinya memprioritaskan alokasi tanah untuk rumah tangga petani berlahan kecil dan bukan ke investor.

Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani), Guntur Subagja, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menguji daya tahan pangan.

“Saat ini semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan pangan. Produksi dalam negeri seharusnya menjadi prioritas,” katanya.

Ketergantungan

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, menilai perubahan sejumlah pasal UU Pangan dalam RUU Cipta Kerja membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita berdaulat dalam urusan pangan.

RUU Cipta Kerja dekat dengan konsep ketahanan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam negeri dan dunia (importasi).

Yang terjadi justru berisiko. Andreas mengatakan, jika produksi dalam negeri makin tertekan karena tidak lagi menjadi prioritas, risikonya Indonesia makin bergantung pada pangan impor.

Daya tahan Indonesia terhadap krisis pangan global pun melemah. Pergerakan harga pangan dalam negeri semakin dipengaruhi fluktuasi harga pangan di tingkat global. Pelonggaran ketentuan importasi komoditas pangan berpotensi semakin menekan petani karena produknya kalah bersaing.

“Harga sejumlah pangan pokok impor lebih murah dibandingkan (produksi) Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi. Jika produk ini masuk ke pasar, harga di tingkat petani akan anjlok,” ujarnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *