Seratus hari Jokowi, Ini Tuntutannya

Juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengklaim pemerintah telah melakukan sejumlah hal pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

JAKARTA – Seratus hari Jokowi-Ma’ruf masih menyisakan banyak persoalan. Juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengklaim pemerintah telah melakukan sejumlah hal pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Misalnya, dalam hukum dan konstitusi, presiden memerintahkan kepadanya untuk mengeluarkan sikap melalui rilis tertulis bahwa pemilihan presiden dan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung.

“Dan yang ketiga, periode presiden dan wakil presiden itu tetap dua periode dan tidak ada lagi setelahnya,” katanya, Rabu (27/1), dilansir Antara.

Ia melanjutkan, terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), itu akan dikerjakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.

Kemudian, sambungnya, akan ada empat omnibus law, yakni cipta lapangan kerja, kefarmasian, perpajakan, dan ibukota baru.

“Di dalam undang-undang IKN (Ibu Kota Negara), disebutkan luasnya adalah 256 ribu hektar,” imbuhnya.

Dalam bidang ekonomi, kata Fadjroel, pemerintah sudah membuat RPJMN hingga 2024 dengan beberapa target berupa penurunan angka kemiskinan, gini rasio, dan lain-lain. Sehingga, pada 2045, Indonesia akan menjadi empat besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Sementara pada reforma agraria, Fadjroel menyebut pemerintah sudah menyerahkan seertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 13,4 juta sertifikat pada 2014-2018 dan 11,2 juta sertifikat pada 2019.

Harapannya, 80 sampai 100 juta sertifikat tanah bisa terselesaikan. “Ini bagian dari panca kerja transformasi ekonomi. Karena setiap orang yang memiliki sertifikat tanah, mereka boleh menyimpannya atau mengagunkannya untuk berbisnis,” ucap Fadjroel.

Beberapa Tuntutan

Laporan Koran Tempo pada Kamis (30/1) menyebutkan, sejumlah kalangan menyarankan presiden beberapa tuntutan untuk memperkuat berbagai bidang sebagai berikut.

Hukum

–   Menguatkan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti sebelum revisi Undang-Undang KPK dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu);

–   Merevisi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung dengan memperbaiki proses rekrutmen anggota, kenaikan pangkat, pengawasan harta kekayaan pejabat, pemberlakuan merit system, serta pengawasan penanganan strategis;

–   Membatalkan rancangan undang-undang yang kontroversial;

–   Menghapus pasal-pasal karet dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Lingkungan

–   Penguatan analisis menganai dampak lingkungan bagi industry yang beresiko mengganggu kelestarian lingkungan, seperti pertambangan, minyak gas dan bumi, dan perkebunan.

Politik

–   Menginisiasi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk mencegah praktik kekuasaan yang terpusat dan mengembalikan peran partai sebagai aggregator publik;

–   Menyusun peta jalan demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah untuk kebutuhan jangka Panjang.

Hak Asasi Manusia (HAM)

–   Menuntaskan semua kasus dugaan pelanggaran HAM;

–   Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu.

Ekonomi

–   Pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

–   Penghiliran energi dengan menerapkan kebijakan B30 diharapkan dapat mengurangi impor migas yang mempengaruhi defisit transaksi berjalan;

–   Penguatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didukung peningkatan produktivitas belanja negara dan peningkatan optimalisasi penerimaan negara, utamanya pajak;

–   Mempercepat pelaksanaan program kerja prioritas untuk mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

–   Pengurangan beban biaya usaha dan produksi dalam negeri.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *