Solusi Tangani Banjir, Perlu Kembangkan Infrastruktur

Masih ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi dalam pengembangan infrastruktur untuk menangani banjir di Jakarta

JAKARTA – Upaya menangani banjir di DKI Jakarta perlu mengembangkan infrastruktur di wilayah sungai-sungai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa upaya untuk menangani banjir di DKI Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur, baik di kawasan hulu maupun hilir.

Ada pun pembangunan kawasan hulu, yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sementara, pembangunan kawasan hilir, yakni melalui normalisasi atau naturalisasi sungai dengan meneruskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur.

Dalam perkembangannya, kata Basuki, beberapa pekerjaan tersebut terhenti karena permasalahan pembebasan lahan.

“Yang penting, untuk wilayah sungai, kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI (Jakarta) bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya,” kata Basuki, dalam lansiran Antara, Jumat (3/1).

Kapasitas debit air Kali Ciliwung sebelum dinormalisasi dengan lebar 10-20 meter diketahui mencapai 200 meter per kubik per detik. Sementara, debit air banjir Kali Ciliwung mencapai 570 meter per kubik per detik.

Sehingga, jika sodetan terbangun, debit air banjir dapat terkurangi menjadi 510 meter kubik. Karenanya, Basuki berharap, pembangunan sodetan Kali Ciliwung tersebut dapat mengurangi debit air.

Selain itu, pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi ditargetkan selesai pada akhir 2020. Pembangunan bendungan ini diketahui menjadi bagian dari rencana induk atau master plan pengendalian banjir ibukota Jakarta.

“Saat ini, progress pembangunan Bendungan Ciawi sudah 45 persen dan akan diselesaikan akhir tahun ini atau Desember 2020,” kata Basuki, dilansir keterangan pers PUPR, Jumat (3/1).

Basuki mengklaim progres konstruksi pembangunan tersebut lebih cepat dari rencana, yakni sebesar 38,9 persen.

Pembangunannya, dalam keterangan tersebut, meliputi pekerjaan bendungan utama seperti galian tubuh bendungan, grouting tubuh bendungan, timbunan main cofferdam; bangunan pelimpah berupa proses pembebasan lahan, clearing dan grubbing, penggalian tebing spillway.

Dan juga, hidromekanikal seperti pengadaan maintenance gate, pembangunan fasilitas umum, clearing area lahan, serta bottom outlet berupa galian bottom outlet, pengecoran, pengalihan anak sungai, pekerjaan jalan OP.

Antara Normalisasi dan Naturalisasi

Penanganan banjir juga menimbulkan perdebatan menyoal normalisasi dan naturalisasi yang akhirnya membelah opini publik.

Kendati demikian, Basuki tetap menekankan pentingnya pelebaran sungai untuk menambah daya tampung debit air, terlepas dari perdebatan tersebut.

“Mau naturalisasi atau normalisasi, pasti butuh melebarkan sungainya, yang penting itu,” katanya.

Laporan dari Koran Tempo menjelaskan perbedaan antara naturalisasi dan normalisasi. Dijelaskannya, Pemerintah pusat lebih menyebut normalisasi, sedangkan Pemprov DKI Jakarta menyebut naturalisasi.

Dalam normalisasi, pemerintah pusat menormalisasi Sungai Ciliwung di lokasi TB Simatupang-Condet, Condet-Kalibata, Kalibata-Kampung Melayu, dan Kampung Melayu-Pintu Air Manggarai.

Kondisi perkembangannya, pemerintah pusat baru merealisasikan sebesar 16,19 Km dari total rencana 33,69 Km. Kemudian, proyek terhenti ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI pada akhir 2017, lalu Pemprov DKI menunda anggaran pembebasan lahan 118 bidang tanah untuk proyek normalisasi pada APBD 2019.

Pemerintah pusat juga melakukan penyodetan Sungai Ciliwung dari Bidaracina ke Kanal Banjir Timur dengan nilai Rp500 miliar.

Sejauh ini, pembangunan baru sebatas di Cipinang dan Otista. Proyek ini terhambat karena saling gugat pembebasan lahan di Bidaracina, lalu berlanjut hingga kasasi antara warga dan Pemprov DKI.

Sementara dalam naturalisasi, Pemprov DKI melakukan naturalisasi sungai di sejumlah lokasi seperti Kali Item, Kali Sunter, Kali Krukut, dan Kali Mookervaart.

Pembangunannya berupa pengembangan ruang terbuka hijau di bantaran sungai; pembuatan dinding Sungai dengan bronjong batu kali; dan pemulihan daya tampung air sungai melalui pengerukan sampah dan sedimen.

Kemudian, pemulihan fungsi pengendalian banjir dan konservasi. Koran Tempo tidak memaparkan kondisi perkembangan naturalisasi sungai tersebut lebih lanjut.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *