Tahun ini, Konversi BBM Dihapus

Data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 menunjukkan, pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp9,6 triliun. Dengan adanya pemangkasan, anggaran jadi tersisa Rp6,2 triliun.

JAKARTA – Tahun ini, pemerintah menghapus seluruh program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas untuk rumah tangga, petani, dan nelayan. Sebaliknya, program baru yang tak mendesak justru dianggarkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menekankan program tersebut dihapus sebagai bagian dari realokasi anggaran kementerian untuk penanggulangan dampak corona (Covid-19).

Kata dia, ada pemangkasan anggaran kementerian sebesar Rp3,4 triliun untuk mendukung pembiayaan penanggulangan Covid-19.

Sebagai informasi, data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 menunjukkan, pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp9,6 triliun. Dengan adanya pemangkasan, anggaran jadi tersisa Rp6,2 triliun.

Diketahui, program jaringan gas rumah tangga yang semula dianggarkan 266.070 sambungan rumah dipangkas menjadi 127.864 sambungan. Sementara, program pembagian konverter gas untuk nelayan 40.000 paket; konventer gas untuk petani sebanyak 10.000 paket; dan program konversi minyak tanah ke elpiji sebanyak 526.616 paket dihapus keseluruhan.

Awalnya, anggaran untuk program tersebut sebanyak Rp3,7 triliun. Kini, anggaran tersisa menjadi Rp1,4 triliun.

“Waktu pelaksanaan kegiatan program tersebut diperkirakan tidak cukup lantaran sulit memobilisasi orang selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, ada kendala impor stand meter gas rumah tangga, termasuk blokir anggaran disebabkan program konversi minyak tanah ke elpiji masih perlu dikaji Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,” kata Arifin saat menjelaskan alasan penghapusan program tersebut.

Tak hanya itu, distribusi realokasi anggaran di Kementerian ESDM juga mendapat sorotan.

Anggaran perjalanan dinas, paket pertemuan, honorarium, renovasi, dan pengadaan peralatan sebesar Rp4,1 triliun pun dipangkas Rp398 miliar atau sekitar 9 persen. Sementara, program infrastruktur migas porsi pemotongannya mencapai 60 persen.

Sebaliknya, pemerintah memunculkan program baru yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBN 2020.

Ada programnya antara lain pembangunan biogas komunal sebanyak 13 unit senilai Rp2 miliar; pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Rp19,5 miliar; dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pos jaga TNI senilai Rp30,5 miliar.

Bermanfaat

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, keberatan dengan penghapusan secara keseluruhan program konventer minyak ke elpiji.

Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat bagi nelayan, petani, ataupun masyarakat yang masih memakai bahan bakar minyak tanah. Andi ingin program tersebut dipulihkan.

“Lalu, untuk siapa program baru yang tiba-tiba muncul tanpa melibatkan kami dalam penyusunannya? Itu untuk kepentingan siapa? Kalau program itu dianggap penting, sebaiknya dianggarkan di 2021 saja,” kata Andi.

Lain hal, Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Kardaya Warnika, mendukung langkah pemerintah.

Menurutnya, program pengembangan energi terbarukan, seperti biogas, PLTMH, ataupun PLTS, adalah positif dan layak didukung.

Hanya saja, dalam situasi sekarang, Kardaya berpendapat program tersebut kurang prioritas dan sebaiknya dianggarkan di tahun depan. Baginya, penanggulangan Covid-19 jauh lebih penting ketimbang program tersebut.

“Orang tidak akan mati seandainya PLTS tidak dipasang. Tetapi, lebih penting mana usaha untuk menangani dampak Covid-19? Saya rasa program-program tersebut bisa dianggarkan tahun depan saja,” ucapnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *