Tak Bisa Diremehkan, Penanganan Banjir Jakarta Perlu Sigap

Penekanan pada dua cara pandang dalam menangani banjir, kuratif dan preventif, perlu dilakukan.

JAKARTA – Hujan di wilayah Jakarta tak dapat dipandang remeh. Sebab, hantaman hujan yang berlangsung selama lebih dari 12 jam itu mampu meluluhlantakkan ibu kota tersebut.

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyimpulkan, intensitas hujan yang terjadi pada 31 Desember 2019 termasuk kategori hujan sangat lebat.

Untuk diketahui, kriteria intensitas curah hujan menurut BMKG sebagai berikut: curah hujan 5-20 mm/hari termasuk kategori hujan ringan; curah curah hujan 20-50 mm/hari termasuk kategori hujan sedang; dan curah hujan 50-100 mm/hari termasuk kategori hujan lebat.

Kemudian, curah hujan di atas 100 mm/hari termasuk kategori hujan sangat lebat. Ada pun daerah terdampak yang paling parah dari hujan tersebut terjadi di sekitar aliran sungai.

“Daerah terdampak terparah di DKI Jakarta berada pada 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter,” tulis keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (1/1).

Sejauh ini, penyebab banjir dari sekitar empat aliran sungai tersebut diketahui karena belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir, yang mana sejak tahun 2017 belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena kendala pembebasan lahan.

Pengendalian Banjir

Sementara, berita sebelumnya menunjukkan, hujan di Jakarta mengakibatkan banjir yang telah menghasilkan 19 ribu pengungsi dan 4 korban jiwa meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah hingga saat ini melakukan upaya pengendalian banjir untuk empat sungai tersebut. Salah satunya program pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang sudah ditangani hingga16 Km dari rencana keseluruhan 33 Km.

Menurut pengamatan area pada Rabu, 1 Januari 2020 pukul 15.00-16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), tulis keterangan resmi itu, area sekitar sungai yang telah dilakukan normalisasi tampaknya relatif aman.

Pada hulu Sungai Ciliwung, Kementerian PUPR sedang membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sejauh ini, progres pembebasan tanah di atas 90% dan progres fisik mendekati 45%. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.

Untuk percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengajukan perbaikan penetapan lokasi ke Gubernur DKI pada 26 Desember 2019.

“Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter,” tulisnya.

Sementara, untuk area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi, kondisi tergenang banjir, seperti di Bidara Cina. Begitu juga Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir.

Untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi. Pada 2020, pihaknya akan melakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera menindaklanjuti pekerjaan fisik konstruksinya.

Pada 31 Desember 2019 pukul 17.00 sd 18.00 WIB di Jalan Tol Cikampek – Palimanan (Cipali) KM 136+200, terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan sedimentasi yang menutup gorong-gorong.

Curah hujan yang sangat tinggi berakibat menggenangi badan jalan tol sepanjang 150-200 m dengan tinggi genangan 20-30 cm. Banjir terjadi karena arus-balik atau backwater akibat drainase jalan tol tidak dapat mengalirkan air ke Sungai Cilalanang karena muka air sungai yang tinggi, alias meluap.

Sejauh ini, kabarnya, pemerintah juga sudah menangani persoalan tersebut.

“Saat ini telah dilakukan penanganan pembersihan sedimen di hilir dan hulu gorong-gorong yang berada di bawah jalan tol, sehingga ruas tol Cipali telah berfungsi normal kembali,” tulisnya.

Cepat Tanggap

Sosiolog dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Agus Mauluddin, menekankan pentingnya dua cara pandang dalam menangani banjir. Sebab, banjir di Jakarta dalam kaitan sosio-spasial kota tidak hanya soal hilir sungainya saja, tetapi juga hulu sungai.

Cara pandang pertama, kuratif, yakni menekankan penanganan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Menurutnya, hal ini perlu penanganan cepat tanggap dan sigap dalam menangani dampak banjir tersebut.

“Langkah cepat BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk menyelamatkan korban dan peran Dinas Sosial untuk mencukupi kebutuhan logistik korban mendesak dilakukan,” kata Agus melalui keterangan resminya, Kamis (2/1).

Cara pandang kedua, preventif, yakni menekankan pencegahan sebelum banjir. Agus berpandangan perlu percepatan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir.

Seperti pada pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi, wilayah yang menjadi alternatif pengelolaan air di hulu menurutnya sangat dinantikan kemajuan perkembangannnya.

“Daerah sekitar ibu kota (Detabek) perlu menjalin kerja sama produktif terkait solusi kuratif dan preventif yang dapat dikerjakan bersama,” pungkasnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *