Usaha Perikanan Masih Bermasalah, Koperasi dan UKM Perlu Diperkuat

Jumlah koperasi nelayan pada 2019 sebanyak 2.984 unit atau 2,34 persen dari total 123.048 unit koperasi di Indonesia

JAKARTA – Usaha kelautan dan perikanan yang didominasi skala kecil menghadapi banyak persoalan dari hulu hingga hilir. Ini menjadi tantangan bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Direktur Jenderal Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, mengemukakan bahwa pemerintah mengupayakan agar rantai usaha kelautan dan perikanan hulu-hilir terus berlanjut.

Salah satunya melalui penerapan perizinan satu pintu terintegrasi untuk memudahkan izin usaha.

Menurut Nilanto, sektor produksi dan perdagangan produk perikanan merupakan sektor yang dinamis dan tetap mampu bergerak dalam tekanan pandemic Covid-19.

Namun, pengembangan UMKM di Indonesia menghadapi kendala akses permodalan, mutu, dan nilai tambah produk yang masih terbatas karena beraneka jenis ikan di Indonesia, dan pengetahuan manajemen dan pengelolaan keuangan masih terbatas.

Sementara di sisi hilir, lokasi produksi juga belum didukung akses logistic yang memadai. Keterbatasan akses ke pasar global juga menjadi faktornya.

“Masih diperlukan terobosan kebijakan agar UMKM dan koperasi bisa melakukan usahanya dengan mudah. Di antaranya, insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha,” katanya, dalam seminar daring ”Kemudahan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission,” Selasa (28/7/2020), dilansir Kompas.

Sejauh ini, jumlah pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan sebanyak 4,13 juta pelaku usaha yang didominasi pelaku usaha tradisional, mikro, dan kecil.

Sektor usaha itu meliputi perikanan tangkap, budidaya, pemasaran, pengolahan ikan, dan usaha tambak garam. Jumlah koperasi nelayan pada 2019 sebanyak 2.984 unit atau 2,34 persen dari total 123.048 unit koperasi di Indonesia.

Sementara, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Riza Damanik, mengemukakan bahwa UMKM kelautan dan perikanan sebagian besar masih dikelola secara perorangan.

Hal ini mengakibatkan jumlah koperasi masih sangat terbatas dan belum memadai secara skala ekonomi. Persoalan utamanya, manajemen kelembagaan dan manajemen usaha pengelolaan koperasi yang belulm berkembang. Pihaknya masih mendampingi pelaku UMKM untuk memperkuat literasi perkoperasian dan literasi keuangan.

 

Pilar Ekonomi

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Arif Satria, mengatakan bahwa koperasi dan UMKM adalah pilar ekonomi yang harus terus diperkuat.

“Apalagi kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana Covid-19 sudah menjadi sumber ketidakpastian baru. Kemudian, kedua, era disrupsi. Inovasi dan teknologi terbaru kini saatnya terus dikembangkan,” ujar dia.

Baginya, IPB berupaya semaksimal mungkin memberi dampak berganda, termasuk membina para petani untuk dapat memasok produk ke beberapa pasar modern. Salah satu persoalan pada era disrupsi adalah menciptakan teknologi yang lebih presisi untuk pertanian berbasis teknologi 4.0.

“Namun, teknologi bukan segala-galanya. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mentransformasi para pelaku usaha, petani, peneliti, agar bisa menghasilkan produk-produk unggul,” kata Arif.

Baginya, proses transformasi tidak mudah lantaran berkaitan dengan sosial budaya. Namun, diyakini salah satu ciri masyarakat Indonesia, yakni gotong royong, harus kembali ditemukan. ”Koperasi tentu basisnya adalah semangat untuk kebersamaan,” ujarnya.

(Agil Kurniadi/Research Associate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *